Namun setelanya, DKI menjamin tidak akan menggunakan lagi anggaran daerah namun dengan skema B to B (business to business).
"Anggaran yang dibayar oleh Pemprov DKI hanyalah commitment fee awal saja yang telah dibayar pada tahun 2019, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jakpro secara murni B to B (business to business) melalui sponsorship," tulis Pemprov DKI Jakarta.
Bahkan, Pemprov DKI juga menyebutkan biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp150 miliar, tidak dibayar oleh APBD, tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh Jakpro.
Pemprov DKI juga menyampaikan, dalam perjanjian baru disebutkan tidak lagi diperlukan pembayaran bank garansi (tidak termasuk biaya penyelenggaraan) selama tiga tahun ke depan. (Antara)
Baca Juga:Pemprov DKI Jakarta Sebut Biaya Komitmen Formula E Bukan Rp 2,3 Triliun, Tapi...
