SuaraJakarta.id - Ketua Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah mengatakan pembuatan sumur resapan di Jakarta mendapatkan banyak protes. Ia pun meminta agar anggaran untuk proyek ini ditiadakan.
Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022, Pemprov DKI mengajukan Rp 120 miliar untuk pembangunan drainase vertikal tersebut. Ida menyarankan agar pengajuan ini segera dievaluasi.
"Mau dikurangi atau dihapus, saya setuju saja. Kalau saya sangat sepakat anggaran sumur resapan untuk dinolkan, tapi memang ternyata masih ada daerah yang butuh itu untuk 2022," ujar Ida di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, (15/11/2021).
Menurut Ida, proyek ini kerap membingungkan berbagai elemen masyarakat setempat. Misalnya, seperti pembuatan di dekat Banjir Kanal Timur (BKT) yang dinilai tidak relevan lokasinya.
Baca Juga:Wagub DKI: Anggaran Penanganan Banjir Jakarta Tiap Tahun Rp 2 Triliun
Pasalnya, BKT sendiri merupakan drainase besar untuk mengalirkan air ke laut. Karena itu, adanya sumur resapan di dekat BKT menjadi pertanyaan.
"Seharian saya dapat WhatsApp dari masyarakat, protes terkait dengan itu. Banyak komplain, bukan (hanya) dari masyarakat umum tapi tokoh masyarakat juga banyak komplain, akhirnya tidak tepat dan sebagainya," katanya.
Jika memang nantinya anggaran sumur resapan masih harus tetap diadakan, ia meminta penyerapannya tepat sasaran. Lokasi pembuatan tidak boleh malah salah hingga berujung buang-buang uang.
"Harusnya enggak di samping BKT ya, kan resapannya mudah sekali ke sana. Saya minta dievaluasi lah. Saya berharap SDA memang mengevaluasi sumur resapan yang baru dibangun dan betul-betul titik itu tepat atau tidak," pungkasnya.
Baca Juga:Wagub DKI Klaim Pembangunan Sumur Resapan di Jakarta Capai 67 Persen
