Terkait besaran biaya komitmen yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Formula E, Longo tidak bersedia menjawabnya karena itu merupakan informasi yang bersifat rahasia (confidential).
"Kami tidak harus menyembunyikan apa-apa. Tapi ini confidential. Kami hanya berkolaborasi dengan pihak berwenang. Saya tidak tahu hasil studi, tapi saya yakinkan tidak ada yang berjalan dengan salah," tegas Longo.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Motor Indonesia Ahmad Sahroni meyakinkan bahwa panitia Formula E di DKI Jakarta akan beraudiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pendampingan dan ikut andil pengawasan dalam pelaksanaan Formula E pada 2022.
"Agar tidak terjadi hal-hal menjadi bersifat politis, padahal ini adalah kegiatan untuk branding negara. Maka itu, kami (IMI), Formula E dan segenap pelaksana akan meminta pendampingan terhadap KPK untuk pelaksanaan Formula E," ujar Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR RI. [Antara]
Baca Juga:Pemeriksaan sedang Berjalan, Panitia Formula E Ingin Gandeng KPK Cegah Korupsi
- 1
- 2
