'Sentil' Luhut soal Big Data Penundaan Pemilu 2024, Sekjen PDIP: Dia Harus Klarifikasi, Berbicara Dalam Kapasitas Apa?

SuaraJakarta.id - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut masyarakat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda berdasarkan big data.

Hasto mempertanyakan kapasitas Luhut yang berbicara mengenai big data penundaan Pemilu 2024 tersebut.

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa?" kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (14/3/2022).

"Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri," sambung Sekjen PDIP.

Baca Juga:Sekjen PDIP Kritik Keras Luhut Soal Big Data Penundaan Pemilu: Kenapa Ada Pembantu Presiden Membuat Wacana Tidak Sehat?

Hasto mengatakan "big data" seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Beliau (Luhut) harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam," kata Hasto lagi.

Dia pun mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu Pemilu 2024.

PDIP juga mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.

Padahal, kata Hasto, Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.

Baca Juga:Sekjen PDIP Sentil Luhut soal Big Data Tunda Pemilu: Kapasitas Beliau Apa? Itu Ranahnya Menko Polhukam-Mendagri!

Luhut, lanjut Hasto, sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.

Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

"Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," tegasnya.

Karena itu, Hasto menegaskan tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda.

"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" tegas Hasto.

Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.