SuaraJakarta.id - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut masyarakat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda berdasarkan big data.
Hasto mempertanyakan kapasitas Luhut yang berbicara mengenai big data penundaan Pemilu 2024 tersebut.
"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa?" kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (14/3/2022).
"Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri," sambung Sekjen PDIP.
Hasto mengatakan "big data" seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Beliau (Luhut) harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam," kata Hasto lagi.
Dia pun mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu Pemilu 2024.
![Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. [Dok.Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/01/27/19118-hasto.jpg)
PDIP juga mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.
Padahal, kata Hasto, Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
Luhut, lanjut Hasto, sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.
- 1
- 2
