Balas Cak Imin, Yenny Wahid: Ndak Usah Baper, Saya PKB Gus Dur

SuaraJakarta.id - Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid—putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)—membalas 'sentilan' Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebelumnya Cak Imin melalui akun Twitter-nya menyindir Yenny Wahid dan menyebutnya bukan sebagai bagian dari PKB.

"Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri aja gagal lolos, beberapa kali Pemilu nyerang PKB enggak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya," cuit Cak Imin, Kamis (23/6/2022).

"Jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok," tambahnya.

Baca Juga:Cak Imin Disebut Salah Paham, Jubir Yenny Wahid: Pernyataan Mba Yenny Upaya Beri Pemahaman ke Masyarakat

Terkait sindiran Cak Imin ini, Yenny pun buka suara. Dia membalas dengan cuitan di akun Twitternya.

"Hahaha inggih Cak. Tapi ndak usah baper to, Cak. Dan memang benar, saya bukan PKB Cak Imin. Saya kan PKB Gus Dur," ungkap Yenny.

"Cak Imin juga belum tentu lho bisa bikin partai sendiri, kan bisanya mengambil partai punya orang lain. Peace, Cak," pungkas Yenny Wahid.

Sindiran Cak Imin ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya Yenny Wahid saat menjadi pembicara di Kampus IPDN, Sumedang, meminta kepada para politisi untuk tidak memaksakan diri maju di Pilpres 2024.

Terutama, kata Yenny Wahid, bagi politisi yang hasil surveinya tidak terlalu baik. Yenny juga menegaskan bahwa dirinya bukan PKB Cak Imin, melainkan PKB Gus Dur.

Baca Juga:Balas Sindiran Pedas Cak Imin, Yenny Wahid: Bisanya Mengambil Partai Punya Orang Lain

"Kita mengimbau politisi yang surveinya tidak terlalu ngangkat jangan terlalu ngotot (maju Pilpres), yang paling utama ketua umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU, kasihan umat di bawah," kata Yenny Wahid.

Diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pasca reformasi pada 23 Juli 1998 yang dideklarasikan sejumlah kiai. Salah satunya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Cak Imin pernah mengajukan gugatan mengenai kekuasaan PKB dan memenangkan kasus itu di pengadilan pada 2005.