SuaraJakarta.id - Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022). Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan banding atas putusan PTUN soal UMP DKI 2022.
Terkait ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjanjikan untuk mempertimbangkan usulan buruh tersebut.
"Terkait apa yang disampaikan (buruh) itu akan menjadi perhatian dan pertimbangan kami," kata Wagub Riza, dikutip dari Antara.
Menurut dia, Pemprov DKI melalui Dinas Ketenagakerjaan DKI juga mempertimbangkan sembilan organisasi serikat pekerja yang juga menjadi tergugat intervensi dalam gugatan soal UMP 2022 di PTUN DKI Jakarta.
"Ada sembilan organisasi serikat yang menjadi tergugat intervensi itu akan menjadi perhatian," ucap Wagub Riza.
Pemprov DKI, kata dia, memiliki batas waktu hingga 29 Juli 2022 untuk menentukan apakah akan melakukan banding atau menerima putusan PTUN soal UMP DKI 2022 itu.
Sementara itu, perwakilan para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta diterima Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan DKI Hedy Wijaya dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri.
Sebelumnya, gabungan serikat buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta.
Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Winarso menyatakan penolakannya terhadap putusan PTUN karena beberapa sebab.
Baca Juga:Orator Demo Buruh di Depan Balai Kota: Gaji Kami Hanya UMR, Masa Mau Diturunkan
Di antaranya putusan itu keluar setelah revisi Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tentang UMP 2022 sudah dijalankan selama tujuh bulan.
- 1
- 2
