SuaraJakarta.id - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPRD DKI Jamaluddin menilai pendapatan Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota akan mengalami penurunan. Lantaran, ia menilai masyarakat dengan pendapatan tinggi akan pindah ke IKN Nusantara.
Menurut Jamaluddin, perpindahan masyarakat kelas menengah atas ke IKN Nusantara bakal berdampak pada penurunan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan hiburan malam. Padahal, dua sektor itu merupakan penyumbang anggaran terbesar bagi Jakarta selama ini.
"PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita yang terbesar itu cuma dari PKB sama itu yang ajib-ajib dunia hiburan atau jasa lah. Nah ketika kita ini sudah tidak mempunyai ya otomatis PKB kita pasti anjlok ketika sudah tidak menjadi ibu kota karena orang-orang kaya pasti pindah," ujar Jamaluddin di gedung DPRD DKI, Senin (15/8/2022).
Selain itu, nantinya pemindahan ibu kota ini bakal berdampak pada koreksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia meyakini APBD Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota akan berkurang.
Baca Juga:Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi di IKN Nusantara Beri Dampak ke Sektor Ekonomi Kaltim
"Nah apa yang kita lakukan dengan APBD yang sudah terkoreksi," ucapnya.
Dalam rapat Pansus ini, Jamaluddin meminta agar pihak eksekutif mempersiapkan dampak pada perubahan di tingkat internal Pemprov ini. Ia tak ingin nantinya Pemprov kurang persiapan dan pemindahan ibu kota akan membuat banyak masalah bagi pemerintahan nanti.
"Saya minta Pemda DKI itu semuanya prepare, menyiapkan diri baik secara internal ataupun eksternal. Jadi jangan sampai kejet-kejet Pak ketika pindah ibukota APBD drop, kejet-kejet, kebingungan itu yang saya minta dipersiapkan," katanya.
