SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memberikan secara gratis penggunaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang berada di bawah tanah. Operator yang ingin memakainya harus membayar biaya retribusi.
Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho menjelaskan, SJUT merupakan sarana untuk penempatan jaringan utilitas seperti kabel telekomunikasi dan kabel saluran kabel tegangan rendah/SKTR yang terpadu. Nantinya, biaya retribusi yang disetor operator akan diberikan kepada pembuat SJUT.
SJUT di Jakarta Selatan dan Timur dibuat BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Sementara untuk Jakarta Barat dan Utara, dikerjakan PT Sarana Jaya.
"(Operator bayar kepada) Jakpro. Itu urusan business to business (B2B) dia (Jakpro-operator)," ujar Hari saat dikonfirmasi, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga:Jakpro Akan Bangun Jaringan Utilitas Bawah Tanah di Jaksel Sepanjang 115 Km, Target Rampung 2023
Untuk besaran biayanya, kata Hari, tergantung kesepakatan pembuat SJUT dengan operator. Untuk SJUT di Jakarta Selatan, nilai yang disepakati berkisar Rp 13.500-Rp 15.000 per meter SJUT yang dipakai operator.
"Dihitung ada yang Rp 13.500 per meter, ada yang Rp 15.000 per meter," tuturnya.
Peran Dinas Bina Marga, kata Hari, adalah mengerjakan trotoar tepat di atas SJUT yang dibangun.
"Nah tentunya, selain menurunkan kabel, kami sekaligus merevitalisasi trotoar. Jadi begitu trotoar dibangun, sekaligus (kabel) kami turunkan seperti di kampung Kebayoran,"katanya.
Sebelumnya, PT Jakpro berencana membangun Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di bawah tanah sepanjang 115 kilometer. Rencananya, proyek ini akan rampung pada akhir tahun 2023 mendatang.
Baca Juga:Atasi Kesemrawutan Kabel Udara di Jakarta, Ini Solusi Anies
Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto mengatakan jaringan SJUT itu akan membentang si bawah tanah 22 ruas jalan Jakarta Selatan. Sejauh ini, pihaknya sudah membuat SJUT sepanjang 25 kilometer.
"(Pembangunan SJUT) dilanjutkan sampai dengan akhir 2023 itu total semua ada 22 ruas jalan, panjangnya (SJUT) 115 kilometer," ujar Widi kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).
Ia menyebut SJUT ini menjadi penting bagi penataan kota Jakarta. Kabel fiber optik, jaringan telepon, dan kelistrikan tegangan rendah lainnya bisa dipindahkan ke bawah tanah.
Para penyedia jaringan utilitas atau operator juga sudah menggunakan sarana ini. Penyatuan jaringan kabel yang berada di satu wadah SJUT ini disebutnya sebagai konvergensi.
"Konvergensi ini adalah sharing infrastruktur detail komunikasi, semuanya (SJUT) dibuat untuk bersama. Jadi bukan satu operator (memakai) satu infrastruktur, tidak," tuturnya.
Untuk anggaran, Widi menyebut pembuatan SJUT tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski tak mau menyebutkan rinciannya, Widi menyatakan dana proyek didapatkan dari keuangan kreatif atau kolaborasi antara PT Jakpro dengan operator.
"Masalah penganggaran ini, kami akan melalui creative finance, yaitu kemungkinannya dengan kolaborasi, berkolaborasi dengan seluruh operator," katanya.
