SuaraJakarta.id - Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Gubernur Anies Baswedan agar menggratiskan penggunaan transportasi umum di ibu kota. Hal ini dinilai perlu dilakukan sebagai respons dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ia menyebut penggratisan angkutan umum di Jakarta ini cukup diberlakukan selama satu bulan saja. Tujuannya agar membantu masyarakat yang keberatan dengan naiknya harga BBM.
“Saya meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengratiskan transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, LRT, Minitrans dan Mikrotrans selama satu bulan sebagai respon dan solusi dari kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Lukmanul kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Tak hanya itu, kebijakan menggratiskan angkutan umum sementara ini juga disebutnya bisa menjadi momen edukasi sekaligus mengajak masyarakat untuk beralih ke transportasi massal.
Baca Juga:Anies Baswedan Datangi KPK untuk Penyelidikan Gelaran Formula E
"Hal tersebut sekaligus upaya untuk mengajak warga Jakarta beralih mengunakan transportasi publik dan mengurangi kemacetan serta polusi udara di Jakarta,” ucapnya.
Ia mengaku prihatin dengan keputusan pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM. Keputusan tersebut akan berdampak pada kenaikkan harga-harga kebutuhan hidup lainnya, serta memicu inflasi.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi pastinya beredampak langsung dan mempersulit perekonomian warga Jakarta. Apalagi rata-rata warga Jakarta mobilitasnya cukup tinggi setiap harinya sehingga dapat diasumsikan pengeluarannya pun bertambah setelah kenaikan BBM ini,” jelasnya.
Usulan menggratiskan angkutan umum ini dianggapnya sebagai solusi nyata bagi warga Jakarta dalam rangka meringankan beban perekonomian warga akibat dari naiknya harga BBM saat ini.
Di sisi lain, Lukman juga meminta satgas pangan untuk difungsikan dan bekerja lebih dalam upaya pengawasan stabilitas sembako yang diperkirakan akan terimbas kebijakan ini.
Baca Juga:Harga BBM Naik, Polres Sukoharjo Bagikan Paket Sembako kepada Pengemudi Ojek Daring
"Operasi pasar harus rutin, intensif guna mencegah permainan harga. Satu sisi PR klasik pemerintah juga harus segera diselesaikan, yaitu ketika musim panen tiba harga harus stabil, tidak boleh anjlok," pungkasnya.