SuaraJakarta.id - Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Indonesia Jeirry Sumampow meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangan secara matang dalam melantik Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta. Pasalnya, meski hanya memimpin sementara, sosok Pj Gubernur DKI juga berpengaruh pada perpolitikan nasional.
Jeirry mengatakan, Jakarta merupakan barometer politik nasional. Segala isu perpolitikan yang beredar dapat menentukan opini masyarakat luas.
"Pertimbangan yang penting, DKI Jakarta punya posisi strategis ibu kota dan pembentuk opini politik nasional. Apa yang terjadi di DKI akan dikonsumsi dan berpengaruh pada politik keseluruhan," ujar Jeirry dalam acara diskusi yang digelar Formappi, Kamis (15/9/2022).
Ia pun menyinggung, soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI tahun 2017. Saat itu, politik identitas disebutnya begitu kental dan membuat masyrakat terpecah belah.
Baca Juga:Namanya Masuk Usulan Calon Pj Gubernur Pengganti Anies, Bahtiar: Mohon Doanya
"Saya ingat politik identitas dan SARA di daerah itu takut-takut. Dalam Pilkada 2017 dia diobral secata terang-terangan di publik tidak hanya untuk masyarakat DKI tapi untuk masyarakat Indonesia," ucapnya.
Sosok Pj Gubernur yang netral disebutnya bisa mengantarkan suasana perpolitikan yang lebih tenang menuju Pilkada serentak tahun 2024 di Jakarta. Opini masyarakat jadi lebih terkendali dan tidak ada perpecahan.
"Saya kira ini penting untuk bangun konsolidasi masyarakat disamping menghalangi opini yang berkembang yang akan membuat masyarakat terbelah, jadi kita butub figur seperti itu," tuturnya.
"Di sinilah pentingnya Jakarta menentukan. Presiden menentukan pemimpin peralihan untuk DKI Jakarta orang yang tidak berada di kubu kanan dan kubu kiri," katanya.
Sebelumnya diberitakan, DPRD DKI Jakarta telah menetapkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) kemarin.
Baca Juga:Masuk Bursa Calon Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono Serahkan Semua Proses ke Kemendagri
Kemudian pada Rabu (14/9/2022), ketiga nama usulan itu diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tiga nama yang diusulkan adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar.
