Terkait Pengaturan Jam Kerja Kantor di Jakarta, Polda Metro Jaya: Kami Bukan Penentu Tunggal

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan pihaknya berperan memberikan data kepada pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan.

Rizki Nurmansyah
Kamis, 22 September 2022 | 22:44 WIB
Terkait Pengaturan Jam Kerja Kantor di Jakarta, Polda Metro Jaya: Kami Bukan Penentu Tunggal
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman. (Suara.com/Bagaskara)

SuaraJakarta.id - Polda Metro Jaya menyebut pengaturan jam kerja kantor di Jakarta untuk mencegah kepadatan lalu lintas, membutuhkan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan pihaknya berperan memberikan data kepada pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan.

"Kami kan bukan penentu tunggal, kami yang berada di lapangan ingin menyampaikan ini data-data di lapangan yang bisa kita manfaatkan untuk mengurai kemacetan, tapi ini perlu kajian instansi terkait," kata Latif, Kamis (22/9/2022).

Latif juga mengatakan pihak kepolisian tengah menunggu informasi mengenai perkembangan pembahasan kebijakan tersebut.

Baca Juga:Polda Metro Jaya Bakal Hapus Tilang Manual?

"Sedang dikaji para pakar nanti didiskusikan baru diputuskan bersama-sama. Kita sudah memberikan data, sudah kita rapatkan, kita didiskusikan ke beberapa pihak," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menuturkan landasan hukum jam kerja bagi pegawai kantor di Jakarta sesuai usulan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya harus didiskusikan dengan pemerintah pusat.

Menurut Riza, usulan pengaturan jam kerja kantor sebagai langkah untuk mengurai masalah kemacetan di Jakarta tidak bisa diputuskan sepihak serta harus melewati tahapan yang lebih luas.

"Karena perkantoran di Jakarta bukan hanya swasta dan tingkat daerah, tapi juga ada tingkat pemerintah pusat," tutur Riza.

Usulan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tentang pengaturan jam kerja itu sesuatu yang bagus dan masih diskusikan.

Baca Juga:Tahun Depan Tambah 70 Titik Kamera e-TLE, Polda Metro Jaya: Kalau Semua Sudah Tercover Tak Ada Lagi Tilang Manual

"Tidak bisa sepihak, seperti yang pernah saya sampaikan, ini tidak hanya terkait Polda Metro Jaya bersama pemerintah provinsi, tapi juga terkait pemerintah pusat," ucap Riza.

News

Terkini

Riza mengatakan, dirinya keluar dan menemui massa untuk mendengar apa yang menjadi tuntutan dalam aksi massa KRMP ini.

News | 20:07 WIB

"Selama lima tahun ini kami tidak pernah melakukan penggusuran," ucap Riza.

News | 19:56 WIB

Juga pernah beraksi merampok toko emas di kawasan Tangerang Raya lainnya.

News | 19:51 WIB

Putri keluar Gedung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 17.25 WIB, dengan mengenakan baju tahanan.

News | 19:13 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria keluar menemui massa. Hanya saja, ia berdiri di balik gerbang Balai Kota.

News | 18:23 WIB

Anies juga didesak untuk keluar menemui massa. Jika Anies tak kunjung keluar, maka massa tak segan bertahan hingga menginap di lokasi aksi.

News | 17:31 WIB

Ia juga mengatakan secara fisik kondisi Putri Candrawathi dalam keadaan baik.

News | 17:07 WIB

Sigit berharap langkah penahanan yang dilakukan penyidik dapat menjawab pertanyaan publik yang selama ini menanyakan posisi Putri Candrawathi yang tidak kunjung ditahan.

News | 16:54 WIB

Kejadian pencurian kotak amal di Mushola Roudhatul Jannah kerap terjadi.

News | 16:29 WIB

Kapolri juga mengumumkan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawatahi ditahan di Rutan Mabes Polri.

News | 16:04 WIB

"Status FS secara resmi sudah tidak menjadi anggota Polri."

News | 15:32 WIB

Dijelaskan penyerangan gangster itu terjadi pukul 02.35 WIB.

News | 15:30 WIB

"Anies justru melanggengkan praktik penggusuran paksa di DKI Jakarta dengan tidak mencabut Peraturan tersebut."

News | 15:25 WIB

Syarifah menyebut penangkapan bermula saat pihak kepolisian mendapat informasi dari warga.

News | 15:22 WIB
Tampilkan lebih banyak