SuaraJakarta.id - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pelaku pencemaran debu batu bara di Marunda, Jakarta Utara, PT Karya Citra Nusantara (KCN) ingin kembali beroperasi. Saat ini, perusahaan operator pelabuhan Marunda itu disebutnya sedang memberbaiki dokumen lingkungan.
Pihak Dinas LH sebelumnya telah menjatuhi sanksi pencabutan izin lingkungan PT KCN agar tak bisa beroperasi. KCN juga diminta melakukan kewajiban perbaikan dan penambahan sarana demi mencegah pencemaran batu bara.
Menurut Asep, tak tertutup kemungkinan KCN bisa kembali beroperasi jika bisa memenuhi semua kewajiban itu.
"Pihak KCN sedang menyiapkan dokumen lingkungan supaya KCN bisa beroperasi kembali. Sekarang ini KCN sedang berbenah terhadap pengelolaannya dan dari sekian banyak kewajiban mereka itu pelan-pelan sedang mereka dipenuhi," ujar Asep kepada wartawan, Kamis (6/10/2022).
Kendati demikian, Dinas LH bukanlah pihak yang bisa menerbitkan izin tersebut. Wewenang ini dimiliki oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bakal memproses persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) itu.
Kententuan ini adalah mekanisme baru setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh pengajuan penerbitan perizinan usaha menjadi wewenang pemerintah pusat lewat sistem online single submission (OSS).
Jika nantinya kegiatan bongkar muat pelabuhan KCN kembali diizinkan, Asep mengatakan akan melakukan pengawasan ketat.
"Nanti tim KLHK lah yang akan memproses persetujuan amdal dari KCN. Karena ada OSS, ada UU cipta kerja, semua perizinan untuk kualifikasi pelabuhan dari pemerintah pusat," kata Asep.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk mencabut izin lingkungan PT Karya Citra Nusantara (KCN). Alasannya, perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara itu gagal memenuhi sanksi yang dijatuhkan karena aktifitasnya membuat pencemaran udara lewat debu batu bara.
Baca Juga:Tak Penuhi Sanksi Pencemaran Udara, Pemprov DKI Cabut Izin Lingkungan PT KCN
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan pemberatan sanksi administratif ini dilakukan karena KCN tidak memenuhi sanksi administratif sebelumnya untuk melakukan berbagai rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang baik sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- 1
- 2
