Heru Budi Dilantik Jadi Pj Gubernur DKI 17 Oktober, Wagub Riza: Jakarta Insya Allah Akan Lebih Baik Lagi

SuaraJakarta.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Ia akan menggantikan posisi Gubernur Anies Baswedan.

Diketahui, masa jabatan Anies akan habis pada 16 Oktober 2022. Heru Budi akan dilantik sebagai Pj Gubernur DKI pada Senin (17/10/2022).

"Nanti, Pak Heru Insya Allah pada 17 (Oktober) akan dilantik. Kami semua senang, bersyukur Pak Heru ditunjuk," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Pasar Baru, Jakarta, Senin (10/10/2022).

Menurut Wagub Riza, Heru Budi akan dilantik pada 17 Oktober 2022 setelah masa kepemimpinan Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria selesai penuh selama 24 jam pada 16 Oktober 2022.

Baca Juga:Jamin Tak Ada Oposisi saat Orang Dekat Jokowi Jabat Pj Gubernur Pengganti Anies, PDIP: Heru Didukung Sembilan Fraksi

Di sisi lain, Wagub Riza mensyukuri penunjukan Heru Budi jadi Pj Gubernur DKI karena pernah berkarir di Pemprov DKI Jakarta.

Heru pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI ketika Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Heru juga pernah menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) saat era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Riza pun siap mendukung dan mengajak masyarakat membantu Heru membangun Jakarta menjadi lebih baik.

"Beliau orang yang mumpuni dan pantas, Insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Heru, Jakarta Insya Allah akan lebih baik lagi. Kami dukung, kami ajak birokrasi dan masyarakat, mari dukung Pak Heru," ucap Wagub Riza.

Baca Juga:Eks Jubir PSI ke Pengganti Gubernur DKI: Tugas Heru Berat, Anies Tak Lakukan Apapun

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI setelah melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA).

Heru Budi menyisihkan dua kandidat lainnya yakni Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. [Antara]