Tidak hanya itu, kata Hasto, capres yang diusung harus sosok pemimpin yang mendapat dukungan kekuatan kolektif parpol dan gabungan parpol.
Dukungan kekuatan kolektif parpol, menurut dia, penting untuk menghindarkan pemerintahan ke depan dari terpaan "tsunami" politik seperti awal kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014.
![Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan persoalan ekonomi bakal menjadi senjata lawan politik untuk menjatuhkan Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/09/02/34092-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto.jpg)
Kala itu, menurut dia, memerlukan waktu 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan lantaran parlemen dikuasai parpol nonpendukung pemerintah.
Karena itu, ia berharap pemerintahan ke depan selain memiliki legitimasi secara elektoral juga mendapat legitimasi dari dukungan di parlemen.
Baca Juga:Puan Maharani 'Gaspol' Meski Elektabilitas Anjlok, Kini Diprediksi Bakal Gandeng KIB di Pilpres 2024
"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif. Selain itu, mayoritas dukungan presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin di parlemen," katanya.
