SuaraJakarta.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belum terpikir untuk menjual saham perusahaan bir, PT Delta Djakarta. Padahal, hal ini merupakan janji Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan saat menjabat.
Janji Anies menjual saham bir ini terjegal oleh DPRD DKI yang tak memberikan izin melepas saham atau divestasi. Sebab, Delta dinilai memberikan banyak pemasukan bagi kas daerah Jakarta tanpa mengeluarkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang besar.
Heru pun menyebut belum ada rencana untuk melanjutkan rencana Anies melepas saham DKI di perusahaan bir tersebut.
"Belum terpikir ke situ (melepas saham PT Delta)," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/10/2022).
Baca Juga:49 Anak di Jakarta Alami Gagal Ginjal Misterius, Heru Budi Koordinasi dengan Kemenkes
Menurut Heru, rencana menjual saham PT Delta tak bisa sembarangan dilakukan. Karena perusahaan itu juga merupakan aset pemerintah.
Perlu ada pembahasan dan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
"Jadi itu kan sebenarnya aset pemerintah pusat zaman dulu. Ketika mau dijual harus izin dengan Kemenkeu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melepas saham perusahaan bir, PT Delta Djakarta sulit untuk terwujud. Pasalnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan tak akan memberikan izin selama masih menjabat.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta menyebut jika masa jabatannya habis pada Oktober 2022 mendatang, maka ia tak bisa menuntaskan janji Anies itu. Karena itu, selanjutnya ia akan menyerahkan persoalan ini kepada Penjabat Gubernur yang akan menggantikan.
Baca Juga:Revitalisasi Kali Ciliwung di Pasar Baru, Heru Budi: Target Desember Selesai
"Ya itu kan tadi janji kampanye Pak Anies-Sandi. Kalau sudah selesai, ya kewenangannya bukan lagi di Gubernur dan Wagub sekarang, tapi di Pj berikutnya dan itu kita kembalikan. Itu kewenangan Pj berikutnya," ujar Riza kepada wartawan, Kamis (10/8/2022).
Kendati demikian, ia tak akan memaksa Pj Gubernur DKI untuk melanjutkan perjuangan melepas saham produsen bir bintang itu. Jika memang ingin meneruskannya, maka ia berharap Pj Gubernur melobi pimpinan DPRD DKI.
"Apakah dianggap ini sesuatu yg baik oleh Pj. Ya dia komunikasi lagi sama dprd apakah tidak apakah belum. Itu kita tidak intervensi," jelasnya.
Politisi Gerindra ini menyebut memang Anies bersama Sandiaga Uno saat Pilkada 2017 berkeinginan melepas saham PT Delta.
Namun, dalam perjalanannya upaya ini tak bisa dilakukan eksekutif semata karena harus ada persetujuan dari DPRD.
Karena itu, ia mengaku menghormati mekanisme yang dijalankan dalam melepas saham PT Delta dan keputusan Prasetio untuk tak mengabulkannya.
"Pak Anies dan Pak Sandi memahami itu tidak bisa sepihak, itu harus mendapatkan persetujuan temen temen di DPRD, salam prosesnya temen temen DPRD, pak Ketua belum menyetujui kita harus menghormati, itu pendapat temen temen dprd itu harus dihargai," pungkasnya.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan dividen atau laba dari PT Delta Djakarta, Tbk (DLTA) sebesar Rp 60,1 miliar. Pembagian ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan bir itu.
Hal ini dikatakan oleh Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Budi Purnama. Dalam rapat itu, PT Delta akan membagikan dividen senilai Rp 300 per saham untuk laba tahun buku 2021.
"Saya datang ke RUPS kemarin. (Pemprov DKI dapat) Rp 60,1 miliar," ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (17/6/2022).
Nilai dividen yang dibagikan kepada Pemprov DKI ini naik 13 persen dari laba tahun sebelumnya, yakni Rp 52,5 miliar.
Ia mengaku puas karena PT Delta tidak pernah meminta Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Pemprov DKI.
"Teman-teman di Delta itu, dia tidak pernah minta PMD dan tiap tahun selalu berikan dividen. Dividen lebih tinggi dari tahun sebelumnya," jelasnya.
