SuaraJakarta.id - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono angkat bicara soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI tahun 2022 yang baru terserap setengah. Menurut dia, penyebabnya adalah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur Anies Baswedan.
Gembong mengatakan pada tahun 2023, banyak program yang tidak disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kebanyakan justru dibuat oleh TGUPP Anies saat itu.
"Program yang didaratkan di dinas A sebetulnya inisiatornya bukan kepala dinasnya, tapi mungkin inisiatornya muncul dari TGUPP," kata Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (2/11/2022).
Karena tak dibuat oleh Kepala SKPD, maka eksekusinya jadi lamban. Hal ini akhirnya membuat APBD juga ikut sulit terserap.
Baca Juga:Begini Ide Ridwan Kamil untuk Kampanye yang bikin Ibu-Ibu Nyoblos Anies Baswedan
"Sehingga dalam eksekusi mereka jadi setengah-setengah, karena itu maka yang terjadi penyerapannya akan rendah," jelasnya.
Selama Anies menjabat, Gembong juga menyebut TGUPP kerap melakukan intervensi terhadap kinerja SKPD DKI. Hal ini membuat Kepala Dinas merasa tertekan dan sulit mengambil keputusan.
"Seorang kepala dinas kan akan merencanakan membuat program, kemudian menganggarkan suatu program kegiatan," tuturnya.
"Tetapi kalau perencanaan program bukan muncul dari dia, ujungnya saat eksekusi kan jadi ragu, itu yang menghambat penyerapan," tambahnya.
Karena itu, ia mendukung Heru yang tak membentuk TGUPP seperti Anies. Diharapkan dengan tak adanya TGUPP maka program prioritas bisa dikerjakan dengan baik.
"Ini harus dilakukan percepatan dan eksekusi, karena kemarin ada banyak campur tangan TGUPP, namun SKPD tidak berani ngomong. Ini persoalannya, sehingga menghambat proses penyerapan sangat signifikan," kataGembong.
