SuaraJakarta.id - Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar menyatakan masalah banjir di Jakarta sudah mengakar sejak lama. Menurut dia siapapun Gubernurnya, Jakarta pasti akan tetap kebanjiran.
Hal ini dikatakan Hasan untuk menanggapi Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas pekerjaannya selama menjabat.
Pemprov DKI sendiri sudah mengusulkan anggaran penanganan banjir sebanyak Rp3,7 triliun dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023.
"Kalau Rp8,5 triliun (Rp3,7 triliun) Jakarta nggak banjir? Siapapun Gubernurnya Jakarta tetap banjir," kata Hasan di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa (8/11/2022).
Baca Juga:Pemprov DKI OTT Pembuang Sampah Sembarangan Pakai Drone, PKS Sebut Lebih Baik CCTV Bisa Awasi 24 Jam
Menurut Hasan, banjir di era Gubernur-gubernur sebelumnnya jauh lebih parah ketimbang saat Anies Baswedan menjadi Kepala Daerah. Bahkan, pernah ada kejadian kawasan Istana Negara yang merupakan ring satu ikut terendam air.
"Sebelum pak Anies, banjir sampai halaman istana kok. Pernah ingat, kan? kepemimpinan sebelum Anies itu," jelasnya.
Hasan menyebut saat ini penanganan banjir di Jakarta sudah jauh lebih baik setelah berbagai program yang dijalankan Anies. Bahkan, ia menyebut tempat tinggalnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah tak lagi kebanjiran seperti dulu.
"Saya tinggal di Tanjung Priok dari 2 Januari 1976. Setiap hujan pasti banjir. Jujur saja Jakarta sekarang kan lebih terkendali, lebih kecil dan kalau banjir 6 jam itu kering," ujarnya.
"Dan banyak daerah yang sudah, boleh datang ke Tanjung Priok, hujan sebesar apa pun, dan selama apa pun, itu tak akan pernah banjir," sambungnya.
Baca Juga:TMA 90 Cm, Petugas Bendung Katulampa: Siaga 3 Banjir Jakarta
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal fokus menyelesaikan tiga masalah utama di Ibu Kota usai menggantikan posisi Anies Baswedan. Masalah pertama banjir, kedua menata kota dan ketiga mengurai kemacetan.
Heru mengatakan fokus tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi.
"Tiga itu kerjanya sudah waduh luar biasa, jadi harus kerja dan kerja turunan dari penanganan banjir, turunan dari tata ruang dan tentunya bagaimana mengurai kemacetan," kata Heru di kompleks istana kepresidenan Jakarta pada Senin (17/10).
"Program-program yang dirasakan oleh masyarakat langsung tentunya akan kita agendakan di dalam pembahasan APBD 2023 yang mungkin dalam waktu dekat akan kita bahas," tambah Heru.
Nantinya Heru juga bakal bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk meminta saran dan koordinasi mengenai apa yang dapat pemerintah DKI Jakarta lakukan bersama-sama dengan Kementerian PUPR untuk mengatasi banjir.
"Kalau banjir kan ada tiga, banjir rob, banjir hujan yang memang masuk ke area Jakarta dan banjir kiriman. Nanti sore saya akan bertemu dengan Pak Menteri PUPR terkait dengan banjir kiriman yang memang harus terbebankan di DKI. Jadi ada pembangunan waduk, sodetan, dan lainnya," ungkap Heru.
Dalam APBN 2023 pun menurut Heru akan dimasukkan anggaran terkait penanganan air rob seperti pembangunan "break water", pembangunan turap dan beberapa waduk di sekitar Jakarta Utara atau Jakarta Barat.
"Nah bagaimana dengan (banjir) yang ada di Jakarta sendiri? Tentunya yang 'short time' ini, sangat mendesak 1-2 bulan ini ada dua hal. Pertama adalah saya harus mengecek seluruh pompa-pompa, rumah pompa, waduk berfungsi dengan baik," Heru menambahkan.
Heru juga berencana untuk mengajukan anggaran pengerukan saluran-saluran.
"Bagaimana yang jangka panjang untuk DKI Jakarta? Tadi ada pembangunan beberapa waduk, situ-situ, termasuk juga pemulihan pompa, termasuk juga revitalisasi kali. Nah itu yang memang program DKI Jakarta dan banyak lagi lainnya," ucap Heru.
