SuaraJakarta.id - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya akan mulai melakukan proyek normalisasi sungai pada tahun 2023 mendatang. Nantinya, para warga yang tinggal di bantaran kali akan digusur dari lahan tempat tinggalnya.
Dalam mengatasi itu, Heru menyebut memiliki dua opsi yang akan ditawarkan kepada warga. Pertama, bagi warga yang memang memiliki dokumen lengkap kepemilikan lahan maka pihaknya akan memberikan ganti untung.
Artinya, bayaran atas lahan yang dibeli Pemprov DKI akan lebih dari pada nilai jual aslinya.
"Kami memiliki dua opsi. Pertama, warga yang masih memiliki lahan dan alas haknya di pinggir kali akan diganti untung," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Baca Juga:Kualitas Sungai Musi di Dua Kabupaten Ini Menurun, Warna Air Makin Keruh
Pilihan kedua, warga yang memang tinggal di bantaran kali secara ilegal atau tak memiliki dokumen kepemilikan lahan maka akan di relokasi. Mereka akan ditempatkan di Rumah Susun Sewa (Rusunawa).
"Kedua, bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki atas hak (kepemilikan lahan), kami pindahkan ke Rusun," ucapnya.
Heru juga menyebut pihaknya telah menganggarkan sekitar Rp700 miliar untuk normalisasi sungai. Dana ini disebutnya juga termasuk untuk pembebasan lahan warga yang tinggal di bantaran kali.
"Normalisasi kali Ciliwung ya? Kurang lebih sekitar Rp700-an miliar ya, Rp700 miliar. Itu sudah termasuk pembebasan lahan," ucapnya.
Heru menjelaskan, pembebasan lahan akan dilakukan di empat Kelurahan. Di antaranya di Kelurahan Cililitan seluas 0,8 hektar, Kelurahan Rawajati 1,5 hektare, Kelurahan Cawang 2,25 hektar, dan Kelurahan Kampung Melayu 1,95 hektare.
Baca Juga:Pj Gubernur DKI Evaluasi Proses Pencabutan Pergub Penggusuran Era Ahok
"Kan ada beberapa part empat kelurahan ya. Ya kurang lebih segitu," ucapnya.
Lebih lanjut, nantinya akan ada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2023 di tiap Komisi DPRD DKI. Nantinya akan ditentukan penganggaran untuk program yang lebih rinci dalam proyek normalisasi sungai.
"Tadi sudah (ditetapkan KUA-PPAS Rp82,5 triliun ya tentunya semua aspirasi tadi dari anggota DPRD nanti dibahas di komisi-komisi," imbuhnya
