Rp10 Triliun untuk Tangani Banjir di Jakarta, PKS Yakin Heru Budi Bisa karena Ada Bantuan dari Pusat

SuaraJakarta.id - DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta menyepakati anggaran untuk penanganan banjir dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 mencapai Rp10 triliun.

Anggaran ini merupakan salah satu yang paling besar karena merupakan program prioritas.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Khoirudin menyambut baik alokasi anggaran besar untuk penanganan banjir. Ia yakin Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mampu memaksimalkannya dan menangani masalah banjir ibu kota.

Apalagi, kali ini Heru disebutnya mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam program normalisasi sungai.

Baca Juga:Belum Setahun Sudah Minta Revisi UU, Dengar-dengar Pemerintah Ingin Masukan Pembiayaan IKN Lewat APBN?

"Saya optimis karena kali ini, Pj Gubernur mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat," ujar Khoiruddin kepada wartawan, Rabu (30/11/2022).

Begitu baru mulai menjabat, Heru memang menyatakan akan mengebut pengerjaan normalisasi sungai bersama pemerintah pusat.

Ia juga telah bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk penggarapan normalisasi dan sodetan hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto untuk proses pembebasan lahan.

"Tak hanya izinnya yang keluar untuk naturalisasi sungai, tapi juga uang dari pusat turun untuk penanganan banjir. Para ahlinya juga diturunkan, menterinya ikut turun langsung. Jadi saya optimis, ini bagus untuk masyarakat," jelas Khoirudin.

Agar berjalan lebih optimal, Khoirudin menyatakan DPRD DKI akan melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk memantau penyerapan anggaran. Begitu juga dengan program prioritas lain seperti pengendalian kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi.

Baca Juga:Soal Pemimpin Banyak Kerutan di Wajah dan Berambut Putih, Mardani PKS Beri Sentilan: Pak Jokowi Jangan Cawe-cawe Capres

"Evaluasinya setiap tiga bulan sekali. Bentuknya dalam rapat dengar pendapat dan rapat rutin antara komisi DPRD terkait," pungkasnya.