SuaraJakarta.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bijak mengambil keputusan mengenai perombakan kabinet.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi adanya sinyal reshuffle yang akan dilakukan Jokowi. Terlebih beredar kabar menteri yang kemungkinan bakal diganti dari Nasdem.
"Presiden perlu bijak," kata Mardani kepada wartawan, Senin (26/12/2022).
Mardani mengatakan Jokowi seharusnya menjaga soliditas menteri di kabinet. Apalagi, kata Mardani, Jokowi akan segera mengakhiri masa jabatannya.
Baca Juga:Diterpa Isu Reshuffle, Ini Sepak Terjang Siti Nurbaya Bakar dan Yasin Limpo di Kementerian
Adapun saran ini senada dengan Demokrat yang juga merupakan partai oposisi. Demokrat mengingatkan Jokowi berhati-hati melakukan reshuffle. Demokrat juga menyoroti masa jabatan Jokowi yang tersisa dua tahun.
"Di masa akhir pengabdiannya, bagus menjaga soliditas," kata Mardani.
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengingatkan Presiden Jokowi supaya berhati-hati melakukan reshuffle atau perombakan kabinet karena masa jabatannya tersisa dua tahun lagi.
![Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/10/2021). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/10/03/37318-partai-demokrat-herzaky-mahendra-putra.jpg)
Meski sudah menjadi perbincangan di berbagai kalangan, Jokowi belum memastikan kapan reshuffle akan dilaksanakan.
"Waktu bekerja tinggal dua tahun, rakyat tentu berharap kinerja kabinet ini semakin membaik dan fokus memulihkan kondisi negeri," kata Herzaky dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Senin (26/12/2022).
Baca Juga:Warga Solo Unjuk Rasa Tolak Kedatangan Anies Baswedan, Netizen Sebut Urat Malu Anies Putus
Ia juga menegaskan kepada Jokowi bahwa reshuffle tidak boleh berkaitan dengan kampanye politik. Menurutnya, reshuffle kabinet tidak akan mengubah kinerja jika dilakukan karena kepentingan politik belaka.
"Kasihan Presiden Jokowi dan rakyat kalau malah menterinya tidak fokus bekerja memperbaiki kondisi negeri kita yang sedang berat ini," lanjutnya.
Meski begitu, Herzaky menyerahkan reshuffle kabinet ini sepenuhnya kepada Jokowi karena itu hak prerogatif presiden. Herzaky menilai presiden yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan untuk melengkapi kinerja menteri.
"Penilaian kinerja tiap menterinya kan yang tahu pasti beliau sendiri, mana yang perlu diakselerasi, mana yang sudah sesuai dengan harapan beliau, dan mana yang harus diganti pejabatnya untuk memperbaiki kinerjanya," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan sinyal kemungkinan melakukan reshuffle kabinet. Namun, ia belum memastikan kapan waktunya.
"Mungkin. Ya, nanti," kata Jokowi pada Jumat (23/12/2022) lalu.
