SuaraJakarta.id - Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta memutuskan menambah nominal angaran belanja tidak terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2023. Hal ini dilakukan menyesuaikan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan, anggaran BTT dalam APBD 2023 ditambah Rp220 miliar. Dengan demikian, dana BTT saat ini ditetapkan menjadi Rp868 miliar dari awalnya Rp648 miliar.
Berdasarkan hasil evaluasi, Kemendagri menilai BTT DKI tahun 2023 yang berjumlah Rp648 miliar masih dianggap sangat kecil. Besaran ini dianggap tidak sepadan dengan nilai belanja daerah DKI yang diproyeksikan sebesar Rp74,3 triliun.
Meski ada penambahan BTT, nilai APBD DKI sebesar Rp83,7 triliun tetap sama. Penambahan anggaran untuk BTT salah satunya akan diambil dari program-program yang tidak tercantum dalam rencana kerja dan KUA-PPAS rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp220,8 miliar.
“Setelah kita sisir dan lihat kembali memang ada kegiatan baru di belanja modal yang tidak ada dalam RKPD dan KUA-PPAS. Itu akan kita alihkan ke belanja tidak terduga,” ujar Michael kepada wartawan, Jumat (30/12/2022).
Kemendagri juga meminta DKI tidak menganggarkan kegiatan multiyears atau melampaui tahun anggaran. Maka, terdapat anggaran sebesar Rp38,1 miliar untuk pembangunan kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara yang dicoret.
“Kegiatan multiyears harus memperhatikan masa jabatan Gubernur. Kebetulan saat ini dijabat Pj, dianggap berlaku satu tahun. Jadi tidak bisa multiyears, itu ada pembangunan Sudin Perhubungan Jakut yang dievaluasi, tidak boleh melebihi masa jabatan Gubernur,” ungkap Michael.
Dari sejumlah pergeseran kegiatan anggaran, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan total penambahan sebesar Rp285,6 miliar. Namun, anggaran terpotong Rp65,5 miliar untuk program menunjang pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 berupa alokasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk bantuan operasional sekolah (BOS).
Kemudian, bantuan operasinal penyelenggaraan (BOP) PAUD dan BOP Kesetaraan sebesar Rp25,5 miliar, serta pemenuhan alokasi anggaran Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) sebesar Rp40 miliar.
“Total yang bisa dimasukan dalam BTT awalnya sebesar 285,6 miliar dan dipotong Rp65,5 miliar. Jadi hanya bertambah Rp220,1 miliar, sehingga total BTT menjadi Rp868,6 miliar. Postur tidak berubah, hanya komposisi belanjanya saja yang berubah,” katanya.
