SuaraJakarta.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyarankan agar Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono tidak mengevaluasi program JakWiFi. Sebab, warga Jakarta, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) disebut masih membutuhkan layanan internet gratis ini.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, kalangan MBR akan merasa terbantu dengan adanya JakWiFi ini. Mereka tidak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk membeli paket seluler karena bisa berkegiatan daring atau online melalui JakWiFi.
"Tapi ketika tidak ada akses internet yang bisa dinikmati melalui gratis itu maka yang terjadi biaya orang miskin jadi lebih mahal. Sekarang akses internet itu bukan untuk orang kaya saja, tapi khususnya masyarakat miskin yang mereka memiliki anak-anak sekolah juga masih membutuhkan," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Jumat (6/1/2023).
Apalagi, Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak mengakomodir kebutuhan digital anak sekolah. Biaya yang harus dikeluarkan MBR bisa mencapai ratusan ribu tiap pekannya untuk membeli paket internet.
Baca Juga:Ribuan Titik JakWifi yang Dibangun era Gubernur Anies Baswedan Dibongkar
"Mereka sekali beli paket Rp50 ribu dan habis dalam seminggu, kalau anaknya ada tiga bisa Rp150 ribu seminggu," jelasnya.
Jika memang anggaran JakWiFi harus dipangkas dari Rp174 miliar menjadi Rp56 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, Gembong meminta pemanfaatannya dimaksimalkan.
"Kalau itu (anggaran) mau dipotong yah boleh-boleh saja, tetapi kira-kira mungkin nggak dari 3.500 titik kemudian tinggal 1.200 titik. Kalau jalan pikiran dinas ada beberapa titik pemanfaatannya tidak maksimal (silakan), yah kalau duit APBD itu kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal tentu sayang juga,” ucapnya.
Melihat manfaatnya yang dirasakan masyarakat, Gembong menilai program JakWiFi ini perlu didukung meski dibuat di era eks Gubernur Anies Baswedan.
"Saya pikir, saya harus objektif walaupun itu programnya Pak Anies, ketika itu bermanfaat banyak untuk masyarakat. Yah saya harus dukung juga, gitu loh, saya nggak boleh membabi buta juga kan tetap menolak JakWiFi," katanya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengakui, memang pemasangan JakWiFi memakan anggaran yang cukup banyak. Ia tak mempermasalahkan jika dilakukan pengalihan demi kebutuhan yang lebih penting.
"Bisa digunakan untuk program bantuan sosial seperti Kartu Lansia Jakarta dan sebagainya. Jadi, titik pemasangannya tetap harus proporsional dan tepat sasaran," kata Rio yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.
Namun melihat manfaatnya, ia meminta agar Pemprov DKI mencari sumber dana lain agar program JakWiFi tetap berjalan. Misalnya, melalhi dana perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta agar tak terlalu membebani APBD.
"Jadi apakah nanti jumlah titiknya tetap ataupun meningkat dari semula atau tidak, itu masih dalam proses di pihak eksekutif," katanya.
