"Jadi memang kalau di perbankan syariah dijamin di LPS. Di surat berharga dijamin negara, bahkan investasi langsung kami yang dua persen, termasuk di Bank Muamalat menurut presiden masih aman. Sehingga presiden ingin memastikan kita menjaga betul pengelolaan keuangan dan hati-hati, baik-baik. Jangan seperti lembaga keuangan yang disebut waktu itu," lanjutnya.
Harry juga sangat percaya dengan kredibilitas Pos Indonesia dalam melakukan pelayanan ini terhadap masyarakat, bahkan bisa membantu BPKH mencapai target 10 ribu pendaftaran haji. Mengingat, Pos Indonesia memiliki 4.500 kantor cabang Kantorpos di Indonesia.
"Kami memiliki target 10 ribu pos pendaftaran haji. Setengahnya saja sudah diisi Kantorpos. Tentu ini akan terus kami kembangkan. Insyaallah, BPKH akan terus siap melayani jemaah haji," tutur Harry.
Diketahui, Bank Muamalat saat ini menguasai 15 persen pasar nasional dari total 5,3 juta calon jemaah haji reguler di Indonesia. Kerja sama ini adalah bentuk komitmen Pos Indonesia dan Bank Muamalat untuk memberikan layanan terbaik bagi para calon jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah ke tanah suci.
Baca Juga:Unggul dalam Transformasi Bisnis, Pos Indonesia Terima Penghargaan Prominent Award 2023
Bank Muamalat merupakan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) sekaligus anak usaha dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga Pos Indonesia bisa diikutkan dalam ekosistem pembukaan tabungan dan pendaftaran haji reguler ini dengan tujuan agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah kota kedua dan kota ketiga yang jauh dari layanan perbankan.
Dalam ruang lingkup kerja sama ini, Pos Indonesia akan mereferensikan calon jemaah haji untuk melakukan setoran awal dengan cara membuka Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) serta melakukan pendaftaran porsi haji di Bank Muamalat, dan penyetoran ini dapat dilakukan melalui aplikasi Pospay dan kedepannya di seluruh Jaringan Pos Indonesia.
