SuaraJakarta.id - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan angkat bicara soal desakan DPRD Jakarta untuk penambahan jumlah pos pemadam di Jakarta. Ia mengakui hal itu memang perlu segera dilakukan.
Saat ini, jumlah pos pemadam di Jakarta baru berjumlah 170 bangunan. Idealnya, setiap kelurahan di Jakarta minimal memiliki satu pos pemadam. Tercatat, Jakarta memiliki 267 kelurahan.
Untuk mengatasi ini, ia mengaku sudah beberapa kali mengajukan penambahan anggaran. Namun, hingga tahun ini, pengajuan anggaran tersebut belum disetujui oleh DPRD.
"Kita sudah ajukan. Yang acc kan di dewan, bukan di saya. Hak budgeting-nya kan ada di dewan," ujar Satriadi kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).
Baca Juga:Masih Kekurangan Personel, DKI Jakarta Belum Bisa Tambah Pos Damkar
Kekurangan pos dan petugas ini, kata Satriadi, bakal berimbas pada kecepatan dalam menanggulangi kebakaran (respons time) usai menerima laporan peristiwa dari masyarakat.
"Makin banyak pos pemadam kebakaran kita, maka responsnya makin cepat, apalagi Kota Jakarta macet dan segala macam. Maka, dengan pos penyebaran itu, saya yakin frekuensi kebakaran dan kerugiannya pasti bisa kita tahan," imbuhnya.
Untuk mengatasi kondisi ini, Satriadi membentuk relawan kebakaran dari unsur masyarakat. Mereka ikut membantu upaya penanggulangan kebakaran seperti menggulung dan menarik selang saat peristiwa kebakaran, hingga sosialisasi ke masyarakat mengenai pencegahannya.
"Makanya tahun kemarin angka kebakaran turun 13,4 persen. Itu karena ada program kita terkait dengan pengadaan APAR, pembentukan relawan kebakaran, dan sebagainya," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menyoroti soal masih minimnya pos pemadam kebakaran (damkar) di Jakarta. Padahal, ia menyebut anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI cukup banyak.
Baca Juga:Kebakaran Rumah di Mangga Besar, 17 Unit Damkar Dikerahkan
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan anggaran yang sudah diberikan dengan baik. Apalagi di awal tahun 2025 ini telah terjadi sejumlah kejadian kebakaran.
"Pemprov harus memastikan anggaran yang telah disediakan untuk menangani dan menanggulangi kebakaran digunakan sebaik-baiknya, publik akan semakin menuntut keamanan yang lebih tinggi lagi setelah kejadian-kejadian kemarin," ujar William kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025, DKI Jakarta telah menganggarkan sebanyak lebih dari Rp1,5 triliun untuk Dinas Gulkarmat. Dengan dana sebesar ini, William menilai seharusnya pengadaan petugas bisa dilakukan.
"Jumlah uang yang dianggarkan kemarin tidak sedikit. Seharusnya, itu jadi modal untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama melalui petugas pemadam kebakaran untuk mengantisipasi dan menghadapi kebakaran," sambungnya.
Ia juga mengingatkan Pemprov untuk kembali menggalakan pembangunan pos-pos pemadam kebakaran seantero Jakarta demi sistem keamanan kebakaran yang lebih baik.
"Tidak bisa dipungkiri Jakarta masih kekurangan pos pemadam. Ada beberapa kelurahan yang idealnya punya pos pemadam sendiri belum memilikinya," katanya.
