Sebelumnya pada Januari silam, DPRD DKI Jakarta mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu DKI Jakarta untuk mengembalikan dana hibah Rp355 miliar.
Anggaran itu, awalnya akan dipakai jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta berlangsung dua putaran.
Hal ini disampaikan Khoirudin saat menerima kedatangan KPU Provinsi DKI Jakarta yang menyerahkan surat penetapan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
"Hibah kita kan untuk Pilkada dua putaran, ini kan satu putaran, kita tinggal tunggu pengembalian ini, sekitar Rp355 miliar," ujar Khoirudin waktu itu.
Baca Juga:Biar Warga Bisa Mengawasi, KPU Jakarta Siapkan Buku Janji Kampanye Pramono Anung-Rano Karno
Karena tak habis, dana hibah itu kin tergolong sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA). Dana Rp355 miliar akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Jakarta 2025.
Sebab, APBD Jakarta 2025 telah disepakati dan disahkan pada November 2024 lalu. Anggaran SiLPA belum bisa dimasukkan langsung ke APBD.
Lebihan dana hibah KPU Jakarta itu nantinya dapat dialokasikan untuk program Pemprov Jakarta lain.
"Ya, ini (dana hibah KPU Jakarta) kan jadi SiLPA. Nanti kita akan masukkan ke dalam anggaran berikutnya jadi dana yang akan digunakan pada periode berikutnya," ucapnya.
Baca Juga:DPRD Jakarta Siapkan Sambutan Khusus Buat Gubernur dan Wakil Gubernur Baru Pramono-Rano
