Kebocoran Dana Bank DKI, Politisi PSI Desak BPK dan OJK Turun Tangan Lakukan Audit

Bank DKI harus membentuk tim cepat tanggap yang segera dikerahkan apabila kejadian serupa terulang lagi di kemudian hari.

“Belajar dari insiden ini, yang perlu menjadi prioritas adalah perbaikan keamanan, khususnya di IT-nya dan mitigasi risiko. Serta adanya tim cepat tanggap yang siaga kalau ada insiden seperti ini, sesuai amanat Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024,” katanya.

Anggota DPRD Komisi B dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Francine Widjojo. [Suara.com/Dea]

Pramono Ungkap Kebocoran Dana

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan telah terjadi kebocoran dana pada Bank DKI. Hal ini mengakibatkan kerugian karena adanya uang hilang di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perbankan itu.

Pramono bahkan menyebut dana yang bocor itu merupakan dana cadangan milik Bank DKI. Karena itu, Bank DKI sendiri yang dirugikan karena kejadian ini.

"Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah Bank DKI. Nggak, nggak. Ini adalah dana yang semacam dana deposito atau dana cadangan yang dimiliki oleh Bank DKI," ujar Pramono di Gedung DPRD DKI, Rabu (9/4/2025).

Tak hanya itu, ia juga memastikan bahwa kebocoran dana Bank DKI tidak berdampak pada nasabah.

Menurutnya, dana nasabah yang disimpan Bank DKI aman dan tidak bocor.

"Sama sekali tidak ada dampak kepada nasabah. Karena yang diganggu itu adalah rekeningnya Bank DKI yang ada di Bank BNI. Sehingga dengan demikian sebenarnya kepada nasabah tidak ada gangguan sama sekali," ucapnya.

Lebih lanjut, Pramono telah meminta jajaran direksi Bank DKI untuk memulihkan lagi layanan yang sempat dimatikan seperti transfer antarbank dan transaksi pakai QRIS.