SuaraJakarta.id - Persoalan parkir liar di Jakarta kembali mencuat. Terbaru, jagat media sosial diramaikan dengan keluhan warga yang dipalak hingga Rp60 ribu hanya untuk parkir di pinggir jalan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengakui sulit untuk menertibkan oknum yang melakukan pungutan liar itu.
Menanggapi hal ini, Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyebut praktik parkir liar di ibu kota bukan perkara baru. Bahkan, menurutnya, ada kekuatan yang lebih besar di balik susahnya pemerintah menertibkan parkir ilegal tersebut.
Ia pun mengungkap persoalan parkir liar ini semakin parah ketika era eks Gubernur DKI Anies Baswedan. Sebab, Anies disebutnya membuat kesepakatan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pengelolaan parkir demi pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.
Baca Juga:Ingin Ada Tempat Berolahraga Selain di GBK, Pramono Bakal Bangun Jogging Track di Sejumlah Tempat
"Di Jakarta itu banyak parkir yang uangnya tidak masuk ke kas pemda, tapi masuk ke ormas. Dulu zamannya Anies banyak konsensi kayak gitu. Untuk membantu menang pemilihan, lalu konsensinya penguasaan parkir. Tidak hanya di Jakarta, di daerah pun sama," ujar Djoko kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).
Kini, dengan bergantinya tampuk kepemimpinan ke tangan Gubernur Pramono Anung, Djoko menilai momentum ini semestinya dimanfaatkan untuk melakukan bersih-bersih.
"Sekarang Pramono Anung kan tak ada janji politik, seperti Anies katakanlah. Sekarang kesempatan bagi Pramono untuk bereskan semua parkir liar," ucapnya.
Djoko pun mengusulkan langkah konkret. Salah satunya, Pemprov DKI diminta mewajibkan seluruh juru parkir mengenakan seragam resmi dari Dinas Perhubungan.
"Lalu membuat aturan kalau parkir enggak ada karcis, enggak usah bayar. Pokoknya parkir harus ada bukti pembayaran. Umumkan ke masyarakat," ucap Djoko.
Baca Juga:Pramono Bakal Tertibkan Jalur Sepeda hingga Pedestrian Jakarta yang Digunakan Parkir Liar
Ia menilai, jika retribusi parkir bisa dikelola dengan benar, Jakarta akan mendapatkan sumber pendapatan baru yang tak sedikit.
"Parkir itu sebenarnya salah satu sumber pendapatan untuk subsidi angkutan umum. Potensinya besar, satu tahun di Jakarta bisa lebih dari Rp1 triliun yang di tepi jalan, on street. Tapi sekarang banyak dikuasai," jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung mengakui persoalan parkir liar merupakan PR besar yang harus dituntaskan.
Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, parkir yang dikelola dengan benar bisa menjadi ladang pemasukan daerah.
"Saya juga baru tahu parkir di Jakarta ini merupakan sumber penghasilan yang luar biasa bagi pengelola siapa pun pengelola itu," ucap Pramono di Balai Kota, Sabtu (19/4/2025).
Minta Satpol PP Tertibkan
Gubernur Jakarta Pramono Anung telah meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan masalah parkir liar di Kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Termasuk di sejumlah wilayah lainnya.
"Jadi salah satu tugas utama Satpol PP bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian adalah menata urusan perparkiran," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (19/4/2025).
Pramono mengatakan, akhir-akhir ini baru menyadari dari adanya parkir liar sudah menjadi bisnis dengan keuntungan luar biasa.
"Jadi saya juga baru tahu parkir di Jakarta ini merupakan sumber penghasilan yang luar biasa bagi pengelola siapapun pengelola itu," katanya.
Pramono kemudian mengaku telah membahas persoalan parkir liar saat rapat paripurna baru-baru ini. Ia mencontohkan di Pasar Kramat Jati ada lahan seluas 15 hektar namun semua orang berkeinginan untuk mengelola parkir di sana, termasuk Tanah Abang.
Ia pun menegaskan, jika tugas Satpol PP bukan justru di luar kewenangannya yakni seperti membubarkan demontrasi dengan aksi kemah.
"Untuk parkir liar yang seperti itu, maka itulah tugas Satpol PP. Bukan mindahin orang yang mau demonstrasi pakai kemah. Bahkan kemarin yang di depan kantor saya kemah mau sebulan juga gak apa-apa," katanya.
