-
TGUPP adalah tim ahli/think tank, bukan jabatan birokrasi struktural. Tuduhan bagi-bagi jabatan oleh PSI dianggap keliru.
-
TGUPP Anies diisi profesional berkapasitas tinggi (meritokrasi). Anggaran kecil (Rp 28 M), menepis tuduhan pemborosan dana negara.
-
TGUPP menghasilkan kebijakan berdampak nyata bagi warga Jakarta. Kehadiran eks timses dinilai wajar sebagai akuntabilitas politik.
Lebih jauh, Nandang Sutisna menegaskan bahwa keberadaan TGUPP era Anies telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan DKI Jakarta.
Ia menyebutkan sejumlah kebijakan strategis yang lahir atau difasilitasi oleh kerja kolaboratif TGUPP dan berdampak langsung pada warga soal revitalisasi kawasan kumuh, program penataan kampung tanpa penggusuran, manajemen transportasi terpadu, pembangunan jalur sepeda dan trotoar ramah pejalan kaki.
“TGUPP era Anies terbukti menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada warga. Jadi framing PSI yang menyebutnya bagi-bagi jabatan jelas tidak objektif dan terlalu politis,” pungkas Nandang.
Baca Juga:Kasus Ijazah Jokowi Naik Penyidikan, Petinggi Projo Dipanggil Polisi
