SuaraJakarta.id - Sidang lanjutan sengketa lahan antara PT Indobuildco melawan Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (16/10/2025).
Sidang tersebut telah memasuki tahap pemeriksaan saksi fakta dan ahli. Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepemilikan lahan strategis di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Sengketa tersebut berawal dari klaim pemerintah atas tanah yang selama ini digunakan untuk pengelolaan Hotel Sultan oleh PT Indobuildco.
Pada sidang kali ini, PT Indobuildco menghadirkan saksi fakta bernama Yunus Yamanie, yang telah bekerja di Hotel Sultan selama tiga dekade dan menjabat sebagai General Affairs.
Yunus mengaku tidak mengetahui adanya klaim dan tagihan royalti yang diajukan pemerintah melalui Mensesneg maupun PPKGBK.
"Saya tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui adanya royalti yang diajukan oleh Mensesneg maupun PPKGBK. Saya baru tahu soal tagihan dan klaim tersebut," ujar Yunus di hadapan Majelis Hakim.
Untuk diketahui, pemerintah menggugat PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan agar membayar royalti sebesar 45 juta dolar AS atau sekitar Rp742,5 miliar (kurs Rp16.500 per dolar AS). Gugatan itu terkait penggunaan lahan negara di kawasan GBK yang dinilai belum memenuhi kewajiban pembayaran.
Sengketa ini bermula dari langkah pemerintah yang berniat mengeksekusi putusan pengadilan atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No.169/HPL/BPN/89 di Blok 15 GBK dengan luas 2.664.210 meter persegi.
Berdasarkan putusan tersebut, tanah yang disengketakan dikembalikan menjadi milik negara, sementara Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora yang habis masa berlakunya pada awal 2023 tidak dapat diperpanjang.
Namun PT Indobuildco menegaskan bahwa HGB No. 26 dan No. 27/Gelora, yang menjadi lokasi berdirinya Hotel Sultan, diterbitkan di atas tanah negara bebas, bukan di atas tanah dengan HPL No. 1/Gelora.
Karena itu, mereka menilai pembaruan HGB tidak membutuhkan rekomendasi dari Mensesneg maupun PPKGBK selaku pemegang HPL.
"Sepanjang pengetahuan saya, itu bukan perjanjian, tapi penunjukan oleh Gubernur DKI," jelas Yunus.
Berdasarkan catatan, HGB No. 26/Gelora berakhir pada 4 Maret 2023, sementara HGB No. 27/Gelora berakhir pada 3 April 2023.
Sejak tahun 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah melayangkan somasi kepada PT Indobuildco agar mengosongkan bangunan tersebut.
PT Indobuildco sendiri diketahui telah mengelola dan memiliki Hotel Sultan sejak tahun 1982. Perusahaan milik Pontjo Sutowo itu mengoperasikan hotel di atas lahan seluas 13 hektare yang tercatat dalam dua sertifikat HGB tersebut.
Dalam kesaksiannya, Yunus mengungkapkan bahwa tingkat hunian Hotel Sultan anjlok drastis sejak munculnya isu sengketa lahan pada Maret 2025.
Saat ini, okupansi hotel tercatat di bawah 20 persen, jauh menurun dari kondisi normal yang biasanya mencapai 90 persen saat ada acara besar.
"Sepanjang sepengatahuan saya, tidak ada izin pengadilan untuk penutupan akses Hotel Sultan," katanya.
Yunus menambahkan, penurunan okupansi dan omzet menyebabkan keresahan di kalangan karyawan serta ketidaknyamanan bagi tamu.
"Okupansi dan omzet hotel menurun tajam. Bahkan ini menyebabkan kesulitan tamu yang akan berkunjung dan serta meresahkan karyawan. Banyak calon tamu yang batal memesan kamar karena pemberitaan sengketa dan kesulitan akses," tegasnya.
Dalam sidang tersebut, Hotel Sultan juga menghadirkan ahli Guru Besar Universitas Trisakti, Elfrida Ratnawati Gultom, untuk menerangkan mengenai persoalan wanprestasi yang dilayangkan pemerintah dan perlu dikaji ulang.
Untuk diketahui, meski pemerintah menuntut pembayaran royalti senilai Rp742,5 miliar, PT Indobuildco juga mengajukan gugatan balik dengan tuntutan ganti rugi sebesar sekitar Rp28 triliun atas tanah dan bangunan yang mereka kelola.
Perkara perdata tersebut terdaftar dengan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst dan menggugat sejumlah pihak, yakni Mensesneg, PPKGBK, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Keuangan, serta Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
