- Ratusan mahasiswa FMN dan BEM berunjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026) menyuarakan penolakan kebijakan pemerintah.
- Massa memprotes kenaikan harga BBM serta menolak program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih yang memboroskan anggaran.
- Mahasiswa menuntut penghentian keterlibatan militer dalam jabatan sipil dan pembangunan Batalyon Teritorial demi menjaga stabilitas ekonomi serta demokrasi.
SuaraJakarta.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) bersama berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) turun ke jalan di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Mereka membawa satu pesan getir yang mencolok di atas spanduk bertuliskan tagar Menuju Indonesia Bangkrut.
Aksi ini bukan sekadar seremoni jalanan. Ia adalah akumulasi dari kemarahan atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah merosotnya nilai rupiah dan krisis energi global akibat perang yang berkecamuk di Timur Tengah.
Dalam orasinya, mahasiswa membedah realitas pahit yang dihadapi rakyat saat ini. Ilusi angka pertumbuhan ekonomi yang sering dipamerkan pemerintah dianggap kontras dengan meja makan rakyat yang semakin sepi.
Kaum tani terjerat utang, buruh terhimpit biaya hidup, dan akses pendidikan kini dikritik hanya menjadi mesin pencetak tenaga kerja bagi industri strategis milik segelintir elite.
Baca Juga:Puluhan Rumah di Lenteng Agung Dibongkar, FMN UI Sebut Warga dan Mahasiswa Terluka
Ketua Umum FMN, Symphati Dimas Rafi’i, dengan lantang menyebut bahwa Indonesia saat ini sedang diseret ke jurang kehancuran oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
"Tajuk #MenujuIndonesiaBangkrut menggambarkan kemerosotan nyata negeri ini. Di bawah tekanan kepentingan global dan kebijakan domestik yang mencekik, pemerintahan saat ini seolah menjadi pusat dari krisis yang dialami rakyat," tegas Dimas dikutip dari siaran pers yang diterima Suara.com.
Aksi dimulai pukul 13.00 WIB dengan long-march ini membawa sederet tuntutan yang menyasar langsung jantung kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Mahasiswa menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dianggap sebagai proyek yang memboroskan anggaran di saat rakyat membutuhkan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Tak hanya soal ekonomi, isu militerisme juga menjadi sorotan tajam. Poster bertuliskan Tolak Batalyon Teritorial Pembangunan dan desakan untuk menghentikan penempatan perwira aktif di jabatan sipil menghiasi barisan massa.
Baca Juga:Budget Cuma 500 Ribu di 2026? Ini 7 Sepatu Lari Nyaman yang Banyak Dipakai Mahasiswa
Bagi mahasiswa, keterlibatan militer dalam urusan sipil dan proyek pembangunan adalah sinyal bahaya bagi demokrasi.
Aksi nasional yang juga serentak digelar di berbagai wilayah ini merangkum suara perlawanan dalam enam poin tuntutan fundamental:
- Turunkan Harga BBM: Mendesak penurunan harga seluruh jenis BBM dan biaya produksi rakyat.
- Hentikan Program MBG & KDMP: Menolak program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih karena dianggap tidak mendesak.
- Tolak Batalyon Teritorial: Menghentikan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).
- Bersihkan Jabatan Sipil: Menolak penempatan perwira militer dan Polri aktif maupun purnawirawan di jabatan sipil strategis.
- Ganyang Koruptor: Tangkap seluruh kapitalis birokrat yang korup.
- Stop Perampasan Lahan: Menghentikan segala bentuk penggusuran dan penindasan terhadap rakyat.
