- Jaksa KPK menuntut mantan pejabat Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo dengan lima tahun penjara di PN Jakarta Pusat.
- Budiman didakwa bersama dua mantan pejabat lainnya menerima gratifikasi senilai Rp7,67 miliar dari Blueray Cargo Grup.
- Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp300 juta serta uang pengganti sebesar Rp653 juta subsider pidana penjara tambahan.
SuaraJakarta.id - Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo, dituntut lima tahun penjara dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp7,67 miliar selama periode 2024–2026.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Takdir Suhan, menyatakan Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.
"Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional," kata Takdir saat membacakan tuntutan.
Selain pidana penjara selama lima tahun, JPU menuntut Budiman membayar denda sebesar Rp300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
Baca Juga:Dua OTT KPK dalam Sehari: 5 Fakta Penting Kasus Pati dan Madiun
Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp653 juta. Jika tidak dibayarkan, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.
Dalam menyusun tuntutan, JPU mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan, Budiman dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Perbuatannya juga dinilai telah merusak citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Keuangan.
Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, serta bersikap kooperatif dengan mengungkap perbuatannya sendiri dan keterlibatan pihak lain, termasuk pelaku yang memiliki kedudukan lebih tinggi.
"Sementara hal meringankan yang dipertimbangkan terhadap terdakwa Budiman, yaitu telah bersikap sopan di persidangan; belum pernah dihukum; serta bersikap kooperatif dengan menerangkan perbuatannya sendiri, orang lain, dan tindak pidana yang terjadi, hingga mengungkap pelaku yang lebih tinggi," tutur Takdir.
Dalam perkara ini, Budiman didakwa menerima gratifikasi dengan total nilai mencapai Rp7,67 miliar dalam berbagai mata uang. Penerimaan tersebut terdiri atas Rp5,28 miliar, 525 juta dolar Singapura?
Baca Juga:7 Fakta Mengejutkan OTT Pegawai Pajak Jakut, Pajak Rp59 Miliar Diduga Diatur
Rincian dalam surat dakwaan mencakup Rp525 juta dalam bentuk dolar Singapura, Rp5,28 miliar, 10 ribu dolar Amerika Serikat atau setara Rp179 juta, serta 119.755 dolar Singapura senilai sekitar Rp1,67 miliar.
Selain itu, terdapat penerimaan 4.700 dolar Hong Kong senilai Rp10,72 juta dan 8.100 ringgit Malaysia atau setara Rp35,48 juta.
Gratifikasi tersebut diduga berasal dari perusahaan jasa impor dan kepabeanan Blueray Cargo (Grup) serta sejumlah pihak lain yang memiliki kegiatan usaha berkaitan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai.
Dalam menjalankan aksinya, Budiman diduga menerima uang bersama mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal serta mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Sisprian Subiaksono. Keduanya juga menjadi terdakwa dalam rangkaian perkara tersebut.
Atas dugaan perbuatannya, Budiman didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.
[ANTARA]
