- Indonesia pernah mengalami kekosongan jabatan wakil presiden selama lebih dari enam belas tahun sejak Mohammad Hatta mundur pada tahun 1956.
- Presiden B.J. Habibie juga memimpin pemerintahan tanpa wakil presiden sepanjang masa jabatannya dari tahun 1998 hingga 1999.
- Konstitusi saat ini mewajibkan MPR memilih wakil presiden baru paling lambat enam puluh hari jika terjadi kekosongan jabatan.
Kekosongan itu tidak berlangsung sampai pemerintahan berikutnya. Setelah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden, Megawati Soekarnoputri menduduki posisi wakil presiden.
Situasi berbeda kembali muncul pada Juli 2001. Ketika MPR memberhentikan Gus Dur dan menetapkan Megawati sebagai presiden pada 23 Juli 2001, jabatan wakil presiden kembali kosong untuk sementara.
Tiga hari kemudian, tepatnya 26 Juli 2001, MPR melantik Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden mendampingi Megawati.
Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kekosongan jabatan Wapres dapat terjadi karena sejumlah sebab, mulai dari pengunduran diri, pergantian presiden, hingga perubahan posisi pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden.
Baca Juga:Surat Pengunduran Diri Gibran Diserahkan ke Prabowo, Apakah Jabatan Wapres Langsung Kosong?
Apa Bedanya dengan Situasi Gibran?
Kabar mengenai pengunduran diri Gibran muncul dalam situasi ketatanegaraan yang berbeda dibandingkan periode 1956 maupun 1998.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11/2026). Gibran juga disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, kabar penyerahan surat tersebut perlu dibedakan dari proses formal yang menentukan status jabatan wakil presiden. Kepastian mengenai pemberhentian dan kekosongan jabatan tetap memerlukan kejelasan melalui mekanisme ketatanegaraan.
Saat ini, pengisian jabatan wakil presiden telah memiliki ketentuan yang lebih tegas dalam konstitusi setelah perubahan UUD 1945.
Baca Juga:Kronologi Pemakzulan Gibran: Polemik Ijazah, Putusan MA hingga 120 Tanda Tangan DPR
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sidang tersebut harus diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Ketentuan ini berbeda dengan situasi pada masa Soekarno dan Soeharto, ketika kekosongan kursi wakil presiden berlangsung bertahun-tahun tanpa mekanisme pengisian sebagaimana diatur dalam konstitusi hasil amendemen saat ini.
Dengan aturan tersebut, kekosongan jabatan wakil presiden tidak semestinya dibiarkan tanpa batas waktu.
Sejarah Panjang Kursi RI-2 yang Pernah Kosong
Catatan sejarah memperlihatkan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden bukan berarti pemerintahan otomatis berhenti berjalan. Soekarno, Soeharto, dan Habibie pernah memimpin negara tanpa wakil presiden.
