- Sebanyak 120 anggota DPR RI mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.
- Usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut berpotensi terhenti karena Gibran dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
- Kekosongan jabatan Wakil Presiden nantinya akan diisi melalui sidang MPR untuk memilih calon pengganti yang diusulkan oleh Presiden.
Lebih lanjut, Khozin menyebut polemik yang menyeret Gibran akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Saat ini, Komisi II DPR tengah menjalankan Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pemilu. Menurut dia, dinamika yang terjadi dapat menjadi catatan penting untuk menyempurnakan regulasi pemilu ke depan.
“Kebetulan saat ini kami di Panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan. Sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini menjadi bagian poin penting yang harus disempurnakan,” katanya.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Rabu (11/11/2026) sore.
Baca Juga:Kronologi Pemakzulan Gibran: Polemik Ijazah, Putusan MA hingga 120 Tanda Tangan DPR
Namun, pada Rabu malam, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Hingga pernyataan Khozin disampaikan, kabar tersebut masih menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Kepastian status pengunduran diri Gibran menjadi faktor penting yang menentukan kelanjutan proses HMP di DPR.
