Diminta Tak Keluar Rumah 2 Pekan, Warganet: Waduh Kontrakan Ga Kebayar

SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga tak keluar rumah selama dua pekan. Ini sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.

Pelaksanaan Jakarta PSBB total akan dimulai pada, Senin (14/9/2020), hingga dua pekan ke depan.

Anies mengungkapkan bahwa kondisi penyebaran Corona di Ibu Kota sudah mencapai level sangat mengkhawatirkan.

Untuk itu, ia meminta agar selama PSBB total berlangsung, masyarakat tetap berada di rumah.

Baca Juga: Sehari Jelang PSBB Total, KKP di Jakpus Ditiadakan

Segala kegiatan dan aktivitas di luar rumah hanya diizinkan jika memang mendesak saja.

"Karena itulah mengapa pengetatan ini penting untuk kita berada di rumah dulu selama dua pekan ini. Dengan berada di rumah dulu, harapannya potensi penularan ini bisa ditekan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Imbauan Anies agar warga tak keluar rumah selama dua pekan, atau selama PSBB total berlangsung, mendapat reaksi dari warganet.

Umumnya netizen mencemaskan kelangsungan hidup mereka.

"Suruh diem 2 minggu, waduh kontrakan ga kebayar, makan ga ada yang ngasih, tar tahu-tahu sakratul mautttt," tulis pemilik akun @Nova*** dikutip SuaraJakarta.id, Jumat (11/9/2020).

Baca Juga: Dukung Kebijakan Anies, F-PAN DPRD: PSBB Total Sudah Sesuai Arahan Jokowi

"Emangnya Anies Baswedan bisa kasih makan warga DKI Jakarta kalau tetap di rumah ga kerja?" timpal @atika***.

Kecemasan serupa juga dituliskan pemilik akun @Inne***. Ia mempertanyakan soal bantuan sembako dari Pemprov DKI Jakarta selama pelaksanaan PSBB total.

"Mau disuruh makan angin apa makan batu...Suruh di rumah...Gubernur mau kasih sembako buat 2 minggu? Sama uang jajan anak-anak?" tulisnya.

Dikritik Menteri

Diketahui, ada tiga menteri yang turut mengkritik Anies Baswedan karena berencana kembali menerapkan PSBB total.

Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.