SuaraJakarta.id - Unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah wilayah Indonesia berakhir dengan bentrokan dan kericuhan.
Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menyebut kericuhan sesungguhnya terjadi ketika DPR dan Pemerintah mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
FRI menyebut, RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan secara kilat memaksa rakyat Indonesia turun ke jalan.
Akan tetapi, FRI menilai taktik represif yang dilakukan aparat selama tiga hari aksi mengingatkan kembali kepada orde baru.
"Pemerintah membingkai protes dengan menyebut kerusuhan dan melontarkan adanya aktor intelektual. Ini jelas mengaburkan isu penting kehancuran yang dibawa dalam pasal-pasal UU Cipta Kerja," kata mereka melalui keterangan tertulisnya, Jumat (9/10/2020).
FRI menilai kericuhan sesungguhnya terjadi karena para anggota DPR RI bersama Pemerintah memaksakan kehendaknya membahas regulasi yang berdampak pada kehidupan nelayan, petani, buruh dan pekerja termasuk masa depan mahasiswa dan pelajar.
"Aksi mahasiswa, buruh dan anak muda sesungguhnya bertujuan untuk mencegah kemudharatan yang jauh lebih besar dari Omnibus Cipta Kerja," tutur FRI.
FRI menyayangkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oknum aparat kepolisian.
Menurut mereka tindakan itu mengaburkan fokus dari inti permasalahan.
Baca Juga: Buat Surat Pernyataan, Pelajar yang Diamankan Aksi UU Ciptaker Dipulangkan
Terakhir FRI menyayangkan juga belum bisa diakses secara luas ke publik mengenai draf pasal-pasal UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kehidupan 200 juta lebih rakyat Indonesia kini berada dalam ancaman segelintir orang termasuk Presiden Jokowi dan DPR. Kami menyerukan rakyat untuk membalikkan keadaan dan mengembalikan demokrasi dan reformasi yang sudah habis dikorupsi," tandasnya.
Berita Terkait
-
Polda DIY Temukan Dugaan Pemufakatan Jahat, Tersangka Kericuhan Demo Bertambah Jadi 4 Orang
-
Mahasiswa UGM Ditetapkan Tersangka Demo Ricuh 10 November
-
Dari Malioboro ke UGM, Menelusuri Jejak Kekerasan dalam Demo Yogyakarta
-
Polda DIY Tetapkan 2 Tersangka Pelempar Molotov di UGM: Bukan Mahasiswa
-
Aksi Anarkis di DPRD DIY, Polisi Amankan 106 Orang dan Sita 6 Molotov
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah
-
Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!
-
Ketum SENADA MC Basyar: Dasco yang Saya Kenal Peduli Pemberantasan Judol
-
Konvensi Masyarakat Sipil Didorong Jadi Panggung Alternatif, dari Sherly hingga Budiman Sudjatmiko
-
Kemenag Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS pada 2027, Gagal Seleksi CPNS Tak Kehilangan Status