SuaraJakarta.id - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang baik dalam menjalin komunikasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI.
Imbasnya, kejadian kerumunan dalam jumlah besar yang melanggar protokol Covid-19 saat acara hajatan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bisa terjadi.
Karena itu Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho meminta Anies memperbaiki komunikasinya.
Sebab unsur Forkopimda yang terdiri dari Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Kajati, dan Pangdam itu perlu dilibatkan demi menegakkan protokol kesehatan.
Baca Juga: Larang Pengikut Jenguk Rizieq, Bima Arya: Kalau Ada Kerumunan Kita Bubarkan
"Mendesak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki komunikasi mereka terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta," ujar Teguh kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).
Menurut Teguh, komunikasi Anies yang kurang baik dengan Forkopimda terlihat saat acara Maulid Nabi di Tebet, Jakarta Selatan.
Saat itu Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria malah hadir ke kegiatan penuh kerumunan.
Selain itu saat penurunan baliho Habib Rizieq, komunikasi Anies juga dianggap buruk.
Sebab tugas yang seharusnya dikerjakan Satpol PP malah sampai dilakukan oleh TNI.
Baca Juga: Istri Habib Rizieq Juga Dirawat di RS Ummi Bogor
“Kerumunan massa di Petamburan, kehadiran Wagub di acara Maulid Nabi di Tebet, kunjungan Gubernur ke rumah HRS, pemanggilan Gubernur dan jajaran oleh Polda Metro Jaya, dan terakhir penurunan baliho oleh Kodam Jaya, bukan oleh Satpol PP, adalah bukti nyata buruknya komunikasi dan koordinasi Forkopimda dalam penanganan Covid,” tuturnya.
Teguh juga meminta Forkopimda DKI Jakarta mempelajari lebih jauh tentang seluruh regulasi terkait penerapan PSBB di Jakarta yang sudah didelegasikan kewenangannya oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/239/ 2020 tentang PSBB di Provinsi DKI Jakarta.
“Para pimpinan tersebut seyogyanya faham bahwa sejak adanya pendelegasian kewenangan oleh pemerintah pusat maka kewenangan penanganannya menjadi tanggung jawab pemimpin daerah termasuk aparat penegak hukum,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Serahkan Hasil Kajian, Ombudsman RI: Terdapat Disharmonisasi Regulasi Jamsostek
-
Ultimatum Kabinet dan Forkopimda Jangan Korupsi! Prabowo Tegaskan Tak Segan Tindak Pejabat Korup
-
Beda Sikap Rizieq Shihab Soal Kasus Ahok vs Suswono Jadi Omongan, Bak Langit dan Bumi
-
Banyak Kepala Daerah Ingin Dengarkan Arahan Langsung Prabowo, Kemendagri Segera Kumpulkan Forkopimda
-
Cek Fakta: Prabowo Dukung Habib Rizieq Gugat Jokowi
Tag
Terpopuler
- Profil dan Agama Medina Dina, Akan Pindah Agama Demi Nikahi Gading Marteen?
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Baim Wong Terluka Hatinya, Olla Ramlan Maju Senggol Paula Verhoeven: Ego Laki Jangan Disentil Terus
- Rumah Baru Sarwendah Tersambar Petir
- Beda Kekayaan AKP Dadang Iskandar vs AKP Ryanto Ulil di Kasus Polisi Tembak Polisi
Pilihan
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
5 Rekomendasi HP Murah Mirip iPhone Terbaru November 2024, Harga Cuma Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Jelang Pencoblosan, Mas Dhito Ikuti Khataman Manaqib di Ponpes Al Falah Ploso
-
Bank Mandiri, Garuda Indonesia, Pegadaian dan Angkasa Pura Indonesia Salurkan Bantuan Kuliah Putra Putri TNI/Polri
-
Pilkada Serentak, Pemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap pada 27 November 2024
-
Pasangan Dharma - Kun Wardana akan Salurkan Hak Pilih di Jakarta Selatan
-
Mau Umroh Lancar dan Nyaman? Bawa Perlengkapan Ini, Ya!