SuaraJakarta.id - Tuntutan terkait penangguhan penahanan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab terus digelorakan sejumlah masyarakat.
Tak hanya dari kalangan FPI, permintaan Habib Rizieq dibebaskan juga datang dari kalangan politisi. Salah satunya dari Amien Rais.
Politisi senior itu bahkan mengklaim telah melayangkan surat kepada Kapolri Jenderal Idham Aizs terkait penangguhan penahanan Habib Rizieq.
Surat tersebut diantarkan langsung Amien Rais dengan ditemani tujuh tokoh lainnya ke Mabes Polri, Jakarta Selatan, pagi tadi.
"Jadi kami menyampaikan bahwa kami tadi pagi kami ada 8 orang mendatangi kantor Kapolri untuk menyampaikan ada tiga tuntutan," kata Marwan Batubara yang ditemui bersama Amien Rais di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2020).
Dari surat yang berisi tiga tuntutan tersebut, Marwan menjelaskan, pertama, pihaknya menuntut Habib Rizieq Shihab supaya dibebaskan alias ditangguhkan penahanannya.
Amien Rais dan beberapa tokoh lainnya mengaku siap menjadi penjamin.
"Yang kedua kita ingin supaya pembunuhan atau pembantaian terhadap 6 laskar FPI itu diusut tuntas dan pelakunya dihukum secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku," ungkapnya.
Kemudian, tuntutan yang ketiga, Marwan menyampaikan, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk memonitor dan mengawasi apa yang dilakukan para Amien Rais dkk.
Baca Juga: Tak Ikut Aksi 1812 Besok, Amien Rais Pilih Ingin Ketemu Langsung Jokowi
"Sepanjang itu memang sesuai azas-azas hukum dan keadilan dan tiga itu kita sangat sampaikan," tandasnya.
Adapun isi lengkap surat tersebut sebagai berikut:
Jakarta, 17 Desember 2020
Kepada Yth:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kami sebagai anak bangsa sangat prihatin atas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya pasca kepulangan Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS). HRS semestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan. Tampaknya hal ini disebabkan oleh keterkejutan pemerintah melihat langsung jutaan orang simpatisan pencinta HRS datang dari berbagai wilayah NKRI menyambut kepulangannya ke tanah air.
Berita Terkait
-
Kelakar Kapolri Suyudi di HUT Brimob: Baret Masih Kaku, Mata Ketutup Setengah
-
Marak Berita Bohong, Kepala Bakom Temui Kapolri Bahas Penguatan Informasi Program Pemerintah
-
Gaji Cuma Rp 150 Ribu, Kapolri Suyudi Kenang Masa Muda di Brimob: Beli Kaos Pun Harus Utang
-
Terkait Kasus Penyadapan Eks Kapolri, Jenderal Suyudi Minta Jajaran Tak Ragu Ungkap Pelanggaran
-
Kapolri Suyudi: Penindakan Hukum Bakal Sia-sia Jika Dijalankan Tanpa Etika
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah
-
Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!
-
Ketum SENADA MC Basyar: Dasco yang Saya Kenal Peduli Pemberantasan Judol
-
Konvensi Masyarakat Sipil Didorong Jadi Panggung Alternatif, dari Sherly hingga Budiman Sudjatmiko
-
Kemenag Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS pada 2027, Gagal Seleksi CPNS Tak Kehilangan Status