SuaraJakarta.id - Tempat usaha "Kutabex JV Food and Sport Center" di kawasan kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat disegel lantaran kedapatan melanggar aturan jam operasi di saat PPKM, Minggu (7/2/2021) sore.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo membenarkan telah melakukan operasi PPKM di kedua tempat usaha dan menemukan adanya pelanggaran.
"Benar kami gelar operasi PPKM dan mendapati tempat usaha tersebut melanggar prokes di mana bukanya lebih dari pukul 19.00 WIB," kata Ady di Jakarta, Minggu malam.
Razia disiplin penegakan protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19 dilakukan bersama TNI dan Satpol PP Jakarta Barat, dan dipimpin oleh Kanit 1 Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Arif Purnama Oktora.
Baca Juga: Asyik Nongkrong, Ratusan Remaja Malang Dites Swab Antigen Saat Razia PPKM
Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Ronaldo Maradona Siregar melanjutkan, dari hasil operasi di sana, tempat usaha tersebut sudah lakukan pelanggaran serius lantaran buka melebihi jam operasional.
"Ada pelanggaran yang cukup serius, yakni melanggar jam operasional selama PPKM dan protokol kesehatan," kata Ronaldo sebagaimana dilansir Antara.
Sedangkan menurut AKP Arif, Kutabex yang terdiri dari dua lantai ini dari luar tampak sepi aktivitas pengunjung.
Namun saat petugas memeriksa ke dalam, isinya ada puluhan pengunjung yang bahkan tidak mengenakan masker dan mengabaikan jaga jarak.
"Dari luar memang terlihat tutup dan gelap. Begitu masuk melalui pintu samping, ada macam live musik, beberapa room karaoke dan jumlahnya melebihi kapasitas yang ada," kata Arif.
Baca Juga: TOK! Jokowi Putuskan PPKM Berskala Mikro Mulai 9 Febuari
Para pengunjung pun langsung dilakukan tes cepat guna mengetahui apakah ada yang terpapar COVID-19 atau tidak.
"Kemudian oleh Satpol PP langsung segel selama 3X24 jam. Pemilik tempat kita bawa untuk dimintai keterangan," kata Arif.
Seperti diketahui, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perpanjangan PPKM Jawa - Bali dilakukan dengan sedikit melonggarkan aturan jam operasional mal, restoran dan sebagainya menjadi 20.00 WIB.
Selain itu, poin dalam instruksi kebijakan PPKM mengatur pembatasan tempat kerja dengan 75 persen work from home (WFH) dan 25 persen sisanya diperbolehkan work from office (WFO).
Lalu melaksanakan kegiatan belajar secara daring, untuk sektor usaha kebutuhan pokok masyarakat boleh beroperasi 100 persen dengan pembatasan jam operasional dan penerapan protokol kesehatan.
Kegiatan usaha restoran dibatasi layanan makan di tempat hanya 25 persen kapasitas, untuk layanan pesan antar diperbolehkan sesuai jam operasional pukul 20.00 WIB.
Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Untuk kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Berita Terkait
-
Kemenkes RI Buka Suara Soal Varian Covid-19 Baru di Singapura, PPKM Bisa Kembali Berlaku?
-
Rayakan Lebaran Tanpa PPKM, Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 H
-
Cerita Deka Sempat Nakal Jadi Sopir Travel Gelap saat PPKM, Kini Bisa Bawa Pemudik Secara Legal
-
Wanti-wanti Ketua DPR saat Arus Mudik; Minta Pemerintah Urai Kemacetan, Masyarakat Waspada Penularan Covid
-
Mudik Lebaran Pertama Tanpa PPKM, Perhatikan 4 Hal Ini Agar Aman dan Nyaman!
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
HUT KORPRI, ASN Diharapkan Lebih Adaptif dengan Perkembangan Teknologi
-
Mas Dhito Dukung Penyandang Tuna Netra Wujudkan Mimpi ke Perguruan Tinggi
-
Eks Pendukung Deny-Mudawamah Putar Haluan ke Dhito-Dewi
-
Perkuat Perda-Perkada, Pemkab Kediri Tingkatkan Kompetensi ASN lewat Diklat Legal Drafting
-
Pemkab Kediri Angkat Duta Genre Sebagai Role Model bagi Lingkungan Remaja