SuaraJakarta.id - Ahli tata kota dari Universitas Trisakiti Nirwono Joga merespon pernyataan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengklaim banjir tahun ini sudah teratasi. Namun menurutnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah gagal dalam menghadapi bencana musiman itu.
Nirwono mengatakan, indikator klaim keberhasilan itu berdasarkan kejadian banjir besar di awal tahun 2020. Padahal, menurutnya kejadian itu dengan yang sekarang sangatlah berbeda.
"Tidak bisa disamakan banjir kemarin dengan tahun lalu," ujar Nirwono saat dihubungi, Minggu (14/2/2021).
Menurutnya, banjir besar di awal tahun 2020 terjadi karena curah hujan ekstrem dengan intensitas tinggi di wilayah ibu kota. Aur meluap merendam pemukiman warga karena sistem drainase DKI Jakarta yang sangat buruk, dengan hanya 33 persen saja yang berfungsi baik.
Namun, untuk sekarang ini, penyebabnya adalah air kiriman dari wilayah hulu. Curah hujan tinggi terjadi di kawasan sekitar Jakarta.
Sementara di ibu kota curah hujannya tak seberapa. Karena itu banjir terjadi di kawasan bantaran Ciliwung seperti, Pejaten Timur, Kebon Pala, Bidara Cina, dan Kebon Baru Tebet.
"Artinya ini membuktikan bahwa Pemda DKI tidak melakukan pencegahan dan penataan Kali Ciliwung yang menjadi langganan banjir. Jadi Gubernur DKI tidak melaksanakan PR-nya dengan baik," tuturnya.
Masalah pengaliran air dari hulu sampai ke hilir disebutnya masih belum bisa ditangani Anies dengan baik karena banjir masih terjadi. Pembenahan kali Ciliwung sejauh ini juga tak jelas bagaimana kelanjutannya.
"Sudah ada rencana pebenahan empat kali prioritas yang sudah disepakati Pemda DKI-BBWSCC, Kementerian PUPR dan Bank Dunia yaitu Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter yang terpaksa behenti sejak 2017," jelasnya.
Baca Juga: Anies Hilangkan Program Normalisasi Sungai di Jakarta, Begini Respon Ahok
Akibatnya, luapan air terjadi bahkan banjir tak kunjung surut sampai lebih dari enam jam seperti yang sudah ditargetkan. Nirwono juga meyakini pembenahan kali Ciliwung ini ke depanya juga tak akan lagi dilakukan oleh Anies.
"Karena pak Anies tidak mau melanjutkan, yang bisa jadi sampai dengan 2022 tidak akan dilakukan," pungkasnya.
Sebelumnya, wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya mempunyai target agar banjir di Ibu Kota surut dalam waktu enam jam. Pemukiman yang terendam banjir kebanyakan berada di dataran rendah.
“Kami punya target tidak boleh ada genangan yang melebihi enam jam,” kata Riza, Sabtu (13/2) kemarin.
Riza mengatakan sejumlah program dan kegiatan penanggulangan banjir telah dijalankan Pemprov DKI. Di antaranya seperti normalisasi, pengerukan sungai, dan penggerebekan lumpur.
“Alhamdulillah, hujan lebat, banjir, tetapi bisa segera surut. Ini berkat dukungan semua dari masyarakat, dan semua, mudah-mudahan pada tahun ini, kami bisa mengendalikan banjir dengan baik,” ucap Riza.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Skechers Max Cushioning yang Empuk untuk Jalan Kaki Jauh dan Olahraga
- 4 Parfum Aroma Teh di Alfamart yang Tahan Lama Sesuai Review, Harga Mulai Rp30 Ribuan
- Rekomendasi Produk Viva untuk Eksfoliasi Wajah, Mulai Rp12 Ribuan
- Usai Heboh, Pelindo Jasa Maritim Copot Silfester Matutina dari Komisaris Usai 5 Hari Menjabat
- Apakah Pertalite Akan Naik Harga 26 September 2026? Ini Kata Bahlil
Pilihan
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
-
Hukuman Lebih Ringan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Vonis Nadiem Makarim 9 Tahun Penjara
Terkini
-
Transaksi Rp270 Juta, BRI Tawarkan Ekstra 27.000 GarudaMiles
-
Jelajah IDW 2026 Sambil Bikin Konten, Pengunjung Berpeluang Bawa Pulang Hadiah
-
BRI Private Bawa Pengalaman Kesehatan Premium Lewat Layanan Medical Check Up
-
Mengabadikan Indonesia Lewat Lensa, BRI inFrame 2026 Angkat Cerita Ekonomi Kerakyatan
-
Gus Ipul Tempuh Jalur Hukum, Tiga Orang Disiapkan untuk Disomasi soal Muktamar NU