Kurang Anggaran, Jadi Alasan Pemprov DKI Terhambat Atasi Banjir

SuaraJakarta.id - Kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan belum mampu membuat Jakarta terbebas dari banjir. Salah satu perseoalannya kini karena keterbatasan anggaran untuk pembebasan lahan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza mengatakan terdapat dua hambatan utama dalam melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai sebagai upaya mengatasi banjir.

"Satu, masalahnya banyak yang bersengketa, masih di pengadilan," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (5/3/2021) malam.

Riza menuturkan, Pemprov DKI membutuhkan waktu menunggu proses sengketa lahan bisa diselesaikan terlebih dahulu, sebelum melakukan pembebasan lahan.

Baca Juga: Anies 4 Kali Bersurat ke DPRD Jual Saham PT Delta, Tapi Tak Pernah Digubris

Hambatan kedua, lanjut dia, yakni terbatasnya anggaran untuk melakukan pembebasan lahan di wilayah DKI Jakarta.

"Kedua masalah anggarannya, kami kan punya keterbatasan," imbuhnya.

Kekinian kata Riza, Pemprov DKI sudah menganggarkan sampai dengan tahun 2024 sekitar Rp 5 triliun hanya untuk pembebasan lahan bagi pekerjaan normalisasi di aliran Sungai Ciliwung.

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, lanjut dia, anggaran tersebut masih jauh lebih besar.

Ia memberi contoh pembebasan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi, Jawa Barat yang menelan sekitar Rp 1,3 triliun, namun sudah mendapatkan waduk berkapasitas besar.

Baca Juga: Beda dengan Wagub DKI, Anies Diklaim Izinkan Main Skateboard di Trotoar

"Angka sebesar itu buat pembebasan lahan di Jakarta tidak cukup. Kami anggarkan sampai 2024 tidak kurang Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan saja. Untuk normalisasi, belum yang lain-lain. Itu pun baru Ciliwung, belum sungai lain," katanya.