Pemprov DKI Kebut Normalisasi Sungai Dalam 2 Tahun ke Depan

SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat proyek normalisasi sungai di Jakarta dalam dua tahun ke depan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.

Riza mengatakan, proyek normalisasi sungai ini dibantu pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).

"Insya Allah akan kami kebut dalam dua tahun ke depan," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (9/3/2021) malam.

Riza mengungkapkan, normalisasi sungai di Jakarta bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab, Pemprov DKI diharuskan melakukan pembebasan lahan. Artinya harus merelokasi warga di bantaran sungai.

Baca Juga: Sekda DKI soal PPKM Mikro: Belum Efektif Tekan Mobilitas Warga

Pembebasan lahan ini, lanjut Riza, dilakukan secara bertahap oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) bersama wali kota tempat aliran sungai dengan juga berkoordinasi bersama dengan KemenPUPR.

Meski demikian, Riza belum memberi kepastian kapan akan dimulai pembebasan lahan tersebut untuk mempercepat proyek normalisasi sungai tersebut.

"Prinsipnya, Insya Allah segera. Kami setiap tahun melakukan upaya pembebasan lahan terkait normalisasi, waduk, situ, embung dan sebagainya," ujar Riza dikutip dari Antara, Selasa (9/3/2021).

Sebelumnya, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan normalisasi sungai Jakarta akan tetap dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang terjadi di ibu kota.

"Normalisasi dilakukan, Pemprov dapat tugas terkait normalisasi untuk melakukan pembebasan lahan. Bahkan kami anggarkan Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan. Dan kami akan koordinasikan terus dengan berbagai stakeholder," kata Riza, Minggu (7/3/2021).

Baca Juga: Pemprov DKI: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Perlahan Menurun

Dana sebesar itu, kata Riza, dianggarkan hingga tahun 2024 untuk normalisasi dan baru untuk pembebasan lahan di Sungai Ciliwung. Belum termasuk sungai-sungai yang lain.

Dana tersebut, di luar dari anggaran untuk penanganan banjir yang disebutkan Riza, nilainya tidak pernah kurang dari Rp 2 triliun setiap tahun.

"Dana banjir itu artinya lebih dari 20 persen belanja modal," ujar dia lagi.

Ia menargetkan hingga tahun 2022, pembebasan lahan di aliran Sungai Ciliwung sudah bisa dirampungkan.

Namun ia memerlukan dukungan dari DPRD DKI, pemerintah pusat dan DPR RI, termasuk dukungan soal pendanaan.

Meski demikian, ia belum merinci daerah mana yang akan dilakukan pembebasan lahan sungai di Jakarta untuk mengatasi banjir, karena memerlukan beberapa tahapan.