SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria masih berharap dapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan/BPK RI. Padahal belakangan ini pihaknya sedang tersangkut isu dugaan korupsi pengaan lahan rumah DP 0 rupiah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Pemprov DKI memang mendapatkan WTP tiga kali berturut-turut di era Gubernur Anies Baswedan, yakni pada 2017, 2018, dan 2019. Opini WTP bisa terbit jika laporan keuangan dalam setahun yang dilaporkan memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
"Mudah-mudahan tahun ini Jakarta bisa 4 kali berturut turut memperoleh WTP," ujar Riza di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (19/3/2021).
Riza memang mengakui, mengelola anggaran di Jakarta bukan hal yang mudah. Apalagi nilai anggaran termasuk yang paling besar di Jakarta dengan begitu banyak program yang harus dimaksimalkan.
"Kalau mau jujur, jakarta itu berat sekali anggarannya. Jakarta kan termasuk provinsi paling besar anggarannya berarti kan semakin berat. Kemudian ruang lingkupnya juga banyak program, banyak kegiatannya banyak tentu tidak mudah kami buat laporan BPK," ujarnya.
Meski berat, Riza mengaku selama ini Anies saat didampingi Sandiaga Uno maupun sendiri dan akhirnya ia menjadi Wakil selalu memberikan laporan secara transparan. Ia menyebut tidak ada yang disembunyikan kepada BPK.
"Di Jakarta, semua perencanaan program pelaksanaan sampai pelaporan dilakukan secara transparan terbuka sesuai dengan kaidah aturan undang-undang semuanya silahkan dicek kapan pun bisa melalui situs. Jadi tidak ada yang disembunyikan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!
-
Ketum SENADA MC Basyar: Dasco yang Saya Kenal Peduli Pemberantasan Judol
-
Konvensi Masyarakat Sipil Didorong Jadi Panggung Alternatif, dari Sherly hingga Budiman Sudjatmiko
-
Kemenag Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS pada 2027, Gagal Seleksi CPNS Tak Kehilangan Status
-
5 Tempat Weekend ke Bali dari Surabaya Tanpa Bikin Kantong Jebol