SuaraJakarta.id - Kopro Banjir, jadi sejarah penanganan banjir Jakarta. Jakarta banjir sejak era kolonial, sehingga Belanda desain Jakarta seperti di Amsterdam. Di era 60-an, proyek penanggulangan banjir Jakarta digagas besar-besaran.
Kopro banjir mengacu konsep H van Breen. Hanya saja akibat menjamurnya permukiman di bagian timur dan selatan Jakarta yang ada di luar area banjir kanal, Jakarta kembali menghadapi ancaman banjir yang serius.
Seperti dilansir Encyclopedia Jakarta, hanya saja kala itu Jakarta keterbatasan dana untuk menganggulangi banjir. akhirnya Pemerintah pusat pun turun tangan.
Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1965, 11 Februari 1965 dibentuk "Komando Proyek Pencegahan Banjir DKI Jakarta", disingkat "Kopro Banjir", sebagai badan yang khusus menangani masalah banjir di Jakarta.
Dalam mengatasi banjir, strategi Kopro Banjir pada prinsipnya hanya mengembangkan konsep yang disusun H van Breen dan kawan-kawan.
Namun, implementasinya terpaksa disesuaikan dengan Pola Induk Tata Pengairan DKI Jakarta yang sudah ada saat itu.
Dalam pelaksanaannya, Kopro Banjir cenderung mengedepankan sistern polder yang dikombinasikan dengan waduk dan pompa. Hasil kerja dari Kopro Banjir itu antara lain Pembangunan Waduk Setia Budi, Waduk Pluit, Waduk Tomang, Waduk Grogol.
Selain itu dilakukan rehabilitasi terhadap sungai-sungai di sekitar pembangunan Polder Melati, Polder Pluit, Polder Grogol, Polder Seria Budi Barat, dan Polder Setia Budi Timur. Lainnya pembuatan sodetan Kali Grogol, Kali Pe· sanggrahan, dan Gorong-gorong Jalan Sudirman.
Modifikasi Master Plan 1981. Ketika Ali Sadikin menjabat Gubernur DKI Jakarta, Pemda DKI Jakarta menyusun Rencana Induk Jakarta tahun 1966-1988. Salah satu bagian penting dari rencana induk itu adalah Rencana Tata Ruang Kota Jakarta.
Baca Juga: Puluhan Pejabat Dinkes Provinsi Banten Mengundurkan Diri: Kami Bekerja Penuh Ketakutan
Rencana Tata Ruang Kota ini lalu dijadikan acuan dalam penyusunan Master Plan Pengendalian Banjir yang disahkan tahun 1973 (karenanya disebut Master Plan 1973).
Dalam master plan ini, sistem yang dianut lebih bersifat pengembangan konsep Herman van Breen yang disesuaikan dengan kondisi fisik Jakarta yang telah banyak berubah dan rencana pengembangannya ke depan.
Oleh karena itu, rencana pembangunan saluran kolektor jadi prioritas dalam Master Plan 1973, sebagaimana tercermin pada langkah-Iangkah memperpanjang Saluran Kolektor yang sudah ada ke arah Barat, yang kini dikenal sebagai "Cengkareng Drain". Lalu membangun Saluran Kolektor di bagian Tirnur yang kemudian dikenal sebagai "Cakung Drain", untuk menampung aliran air dari Kali Sunter, Buaran, Cakung, dan Jati Kramat. Dengan adanya tambahan saluran kolektor, maka Jakarta merniliki riga "banjir kanal", masing-masing di bagian Timur, Tengah, dan Barat kota.
Sayang langkah-langkah itu belum juga mampu mengatasi ancaman banjir rutin setiap tahun. Bahkan intensitas ancamannya cenderung meningkat, setidaknya terlihat pada perkembangan luas area genangan di musim hujan. Karena itu, setelah melewatiproses evaluasi, Master Plan 1973 akhirnya dimodifikasi.
Sebab harus menyesuaikan dengan perkembangan kota, pelaksanaannya pun sering menghadapi kendala tingginya biaya pembebasan tanah. Konsep hasil modifikasi itu lalu dikenal sebagai "Modifikasi Master Plan 1981". Hal-hal pokok dalam konsep modifikasi ini antara lain Banjir kanal yang ada tetap menarnpung aliran Kali Ciliwung, Kali Cideng, Kali Krukut, dan bermuara di Muara Angke. Lalu pompa Cideng digunakan untuk menarnpung air Kali Cideng Bawah.
Tag
Berita Terkait
-
Jakarta Masih Rawan Banjir, Lima Sungai Dinormalisasi dan 1.200 Pompa Disiagakan
-
Dianugrahi Gelar Pahlawan Nasional, Ini Warisan Besar Ali Sadikin di Sepak Bola Indonesia
-
Prabowo Tetapkan Ali Sadikin, Hoegeng, dan Sutan Takdir Alisjahbana Jadi Pahlawan Nasional
-
Tampung 20.300 Meter Kubik Air, Embung Batu Bangkong Jadi Andalan Cegah Banjir
-
Menengok Progres Embung Kebagusan, Penahan Banjir Baru Jakarta
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah
-
Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!
-
Ketum SENADA MC Basyar: Dasco yang Saya Kenal Peduli Pemberantasan Judol
-
Konvensi Masyarakat Sipil Didorong Jadi Panggung Alternatif, dari Sherly hingga Budiman Sudjatmiko
-
Kemenag Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS pada 2027, Gagal Seleksi CPNS Tak Kehilangan Status