Soal Vaksinasi Berbayar, JK: Serahkan kepada Pemerintah

SuaraJakarta.id - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla (JK) menyerahkan keputusan rencana vaksinasi berbayar kepada pemerintah dengan mempertimbangkan kuota jumlah vaksin berbayar yang lebih kecil dibandingkan program vaksinasi COVID-19 gratis.

“Kalau (vaksin) Gotong Royong tentu kita serahkan sendiri kepada pemerintah,” kata JK ketika meninjau vaksinasi massal PMI Pusat di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Wakil Presiden RI Periode 2004-2009 dan 2014-2019 itu mengatakan justru porsi vaksinasi gratis untuk rakyat jauh lebih besar diberikan pemerintah, dibandingkan kuota vaksinasi berbayar.

“Sebagian besar justru jauh lebih besar yang gratis yang merupakan program pemerintah untuk rakyat,” katanya.

Baca Juga: Ketua DMI JK Imbau Warga Jakarta Tak Salat Idul Adha di Masjid, Masih Zona Merah

Untuk itu, lanjut dia, PMI akan mendukung program vaksinasi gratis untuk mendorong kekebalan kelompok (herd immunity) dalam pengendalian COVID-19 dengan ikut mengadakan vaksinasi massal.

Dalam kesempatan itu, PMI Pusat mengadakan vaksinasi massal dengan target per hari mencapai 1.000 orang menggunakan vaksin Sinovac.

Vaksinasi massal gratis yang rencananya diadakan selama satu pekan itu diharapkan mendukung upaya pemerintah yang saat ini sedang menggenjot vaksinasi warga berusia di atas 12 tahun.

Rencananya, lanjut dia, vaksinasi serupa akan diadakan di kota besar lainnya, antara lain Surabaya, Bandung hingga Makassar.

Sementara itu, sebelumnya PT Kimia Farma Tbk menunda jadwal vaksinasi Gotong Royong individu berbayar yang awalnya pada Senin ini karena masih akan memperpanjang sosialisasi.

Baca Juga: CPIS: Vaksin Gotong Royong Berbayar Ancam Ketersediaan Vaksin Gratis untuk Karyawan

Melalui Kimia Farma Diagnostika yang merupakan cucu usaha Kimia Farma, menyediakan 40.000 dosis vaksin individu berbayar untuk tahap pertama penyaluran vaksinasi di enam kota di Jawa dan Bali.