Aturan Lengkap PPKM Level 4 Tangsel Periode 17-23 Agustus 2021

SuaraJakarta.id - Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4. PPKM Level 4 Tangsel berlaku sejak 17 Agustus 2021 hingga 23 Agustus 2021.

Perpanjangan PPKM Level 4 Tangsel sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 34 Tahun 2021, di mana Tangsel merupakan salah satu daerah dengan level 4.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menjelaskan dengan Inmendagri itu pihaknya memperpanjang PPKM Level 4 Tangsel.

Keputusan PPKM Level 4 Tangsel periode 17-23 Agustus 2021 tertuang dalam Surat Edaran Nomor 443/2840/Huk yang ditandatangani Benyamin pada, Senin (16/8/2021).

"Untuk ketentuannya masih sama," ujar Benyamin dalam keterangan tertulis yang diterima SuaraJakarta.id—grup Suara.com—Rabu (18/8/2021).

Benyamin menjelaskan, ketentuan PPKM Level 4 Tangsel diukur dari positive rate, di mana Tangsel masih berada di posisi 6 (enam) persen.

Sehingga Pemkot Tangsel harus berupaya menekan angka positivity rate itu agar bisa berada di bawah lima persen. Sementara ketersediaan tempat tidur isolasi saat ini sudah menurun signifikan.

"Tapi angka itu akan terus kita tekan, agar lebih ideal. Paling tidak 50 persen, agar masyarakat tidak kesulitan mencari tempat isolasi. Terutama jika pasien mengalami gejala berat,” ujar Benyamin.

Ke depannya, Benyamin optimistis pada perpanjangan PPKM Tangsel yang akan datang, status Kota Tangerang Selatan akan turun level. Sehingga nantinya akan ada banyak kelonggaran yang dilakukan di Kota Tangsel.

Baca Juga: Uji Coba Buka Mal Wajib Sertifikat Vaksin Diperluas ke 20 Daerah PPKM Level 4

Berikut aturan PPKM Level 4 Tangsel periode 17-23 Agustus 2021:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di:

1. Lembaga pendidikan tinggi;
2. Pendidikan non formal antara lain kelompok bermain (paud), tempat penitipan anak, pusat kegiatan belajar masyarakat dan satuan pendidikan sejenis;
3. Pendidikan formal antara lain tk/ra, sd/mi, smp/mts, sma/smk/ma,
4. Lembaga pelatihan;
5. Lembaga penelitian;
6. Lembaga pembinaan;dan
7. Lembaga sejenisnya

dilakukan pembelajaran secara dalam jaringan (daring)/online.

2. Kegiatan bekerja:

1. Sektor non esensial diberlakukan Work From Home (WFH) sebesar 100% (seratus persen);
2. Sektor esensial pada bidang:
   - Keuangan dan perbankan yang meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer), diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) untuk pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) staf WFO;
   - Pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, serta perhotelan non penanganan karantina, diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO); dan
   - Industri orientasi eskpor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
3. Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.
4. Sektor kritikal pada bidang:
   - Kesehatan, keamanan,dan ketertiban diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
   - Energi, logistik dan transportasi, makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) pada fasilitas produksi, konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO.

3. Kegiatan usaha perdagangan pada:

1. Pasar rakyat yang menjual kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional, mulai beroperasi pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
2. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional, mulai beroperasi pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
3. Supermarket, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional, mulai beroperasi pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
4. Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Restoran/rumah makan dan kafe, yang berada dalam gedung/toko tertutup dapat menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit, dengan jam operasional mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan skrining pengunjung dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.