SuaraJakarta.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah membeberkan banyak Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di ibu kota yang merupakan 'titipan'. Ia pun meminta agar mereka tidak diberikan keistimewaan dalam bekerja.
Ida mengakui dirinya sendiri bersama anggota DPRD dan pejabat DKI lain pernah memasukkan orang untuk menjadi PJLP di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Meski 'titipan' anggota dewan, Ida berharap mereka bisa bekerja maksimal di satuannya.
"Kan banyak juga anggota dewan yang merekomendasikan untuk diakomodir. Ini dari saya pribadi, kalau memang mereka tidak memenuhi syarat atau malas, kontraknya harus diputus, ya putus saja. Jangan jelek-jelekin nama dewan," ujar Ida dalam rapat Komisi D DPRD DKI, Selasa (5/11/2021).
Namun, kerap kali si PJLP 'titipan' itu merasa superior sehingga kerjanya jadi malas-malasan. Bahkan, atasannya sendiri di tingkat Suku Dinas merasa enggan mengomeli hingga memecat karena mereka punya kenalan legislator atau pejabat DKI.
"Kadang saya suka miris, ini bawaannya si A, 'ah tidak mungkin saya dipecat. Yang ada nanti Sudin yang menghentikan saya akan dijadikan staf'. Kan serem nih," tutur anggota Fraksi PDIP ini.
Ida meminta Kepala Dinas tidak pandang bulu dalam menindak petugas yang malas meski dibawa pejabat atau anggota DPRD. Tindakan ini juga dinilai akan mengurangi biaya untuk PJLP yang tak bisa dibilang sedikit.
"Kita harus jujur pembiayaan untuk PJLP atau PPSU ini sangat tinggi. Ini menurut saya PR-nya pak asisten untuk memindahkan ke PPSU atau SDA," ucapnya.
Sementara, anggota Fraksi PKS Yusriah Dzinnun mengatakan jumlah PJLP hasil 'titipan' dari anggota dewan lebih sedikit ketimbang yang dibawa oleh pejabat di tingkat unit SKPD itu.
Dia pun meyakini PJLP yang direkomendasikan legislator juga sudah diminta bekerja keras agar tidak menjelekkan nama yang menitipkannya.
Baca Juga: Bandingkan Kinerja PPSU di Era Anies dan Ahok, Legislator PDIP: Sekarang Banyak Nongkrong
"Terkait dengan PJLP kita juga sudah antisipasi pasti. Ketimbang nama kita jelek kan kalau gak bagus ya kita berhentikan, kita sepakat," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Berharap Hujan Segera Turun, Operasi Modifikasi Cuaca Jakarta Gunakan 1 Ton Garam Bubuk
-
DPRD DKI Dorong Subsidi Pangan Jadi Saldo Digital ala New York, Warga Bebas Pilih Bahan Pangan!
-
Beli Rusun tapi Tak Kunjung Dibangun? DPRD DKI Godok Skema Uang Kembali
-
Menggiurkan di Awal, Beban di Akhir, Rencana Obligasi Jakarta Harus Ditinjau Ulang
-
Agar Warga Tinggalkan Mobil Pribadi, Tarif LRT Harus Terintegrasi dan Terjangkau
Terpopuler
- 3 Moisturizer Kolagen untuk Kulit Keriput Usia 45 ke Atas, Bikin Wajah Kencang Sesuai Review
- 5 Sepatu Skechers Max Cushioning yang Empuk untuk Jalan Kaki Jauh dan Olahraga
- 4 Parfum Aroma Teh di Alfamart yang Tahan Lama Sesuai Review, Harga Mulai Rp30 Ribuan
- Rekomendasi Produk Viva untuk Eksfoliasi Wajah, Mulai Rp12 Ribuan
- Apakah Pertalite Akan Naik Harga 26 September 2026? Ini Kata Bahlil
Pilihan
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
-
Hukuman Lebih Ringan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Vonis Nadiem Makarim 9 Tahun Penjara
Terkini
-
Pestapora 2026 Hadirkan Ragam Keseruan, Ada Promo dan Hadiah dari BRI
-
Transaksi Rp270 Juta, BRI Tawarkan Ekstra 27.000 GarudaMiles
-
Kenali Sinyal Kulit dan Pemicunya, Tren Perawatan Kini Bergeser ke Skin Longevity
-
Jelajah IDW 2026 Sambil Bikin Konten, Pengunjung Berpeluang Bawa Pulang Hadiah
-
BRI Private Bawa Pengalaman Kesehatan Premium Lewat Layanan Medical Check Up