SuaraJakarta.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah membeberkan banyak Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di ibu kota yang merupakan 'titipan'. Ia pun meminta agar mereka tidak diberikan keistimewaan dalam bekerja.
Ida mengakui dirinya sendiri bersama anggota DPRD dan pejabat DKI lain pernah memasukkan orang untuk menjadi PJLP di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Meski 'titipan' anggota dewan, Ida berharap mereka bisa bekerja maksimal di satuannya.
"Kan banyak juga anggota dewan yang merekomendasikan untuk diakomodir. Ini dari saya pribadi, kalau memang mereka tidak memenuhi syarat atau malas, kontraknya harus diputus, ya putus saja. Jangan jelek-jelekin nama dewan," ujar Ida dalam rapat Komisi D DPRD DKI, Selasa (5/11/2021).
Namun, kerap kali si PJLP 'titipan' itu merasa superior sehingga kerjanya jadi malas-malasan. Bahkan, atasannya sendiri di tingkat Suku Dinas merasa enggan mengomeli hingga memecat karena mereka punya kenalan legislator atau pejabat DKI.
"Kadang saya suka miris, ini bawaannya si A, 'ah tidak mungkin saya dipecat. Yang ada nanti Sudin yang menghentikan saya akan dijadikan staf'. Kan serem nih," tutur anggota Fraksi PDIP ini.
Ida meminta Kepala Dinas tidak pandang bulu dalam menindak petugas yang malas meski dibawa pejabat atau anggota DPRD. Tindakan ini juga dinilai akan mengurangi biaya untuk PJLP yang tak bisa dibilang sedikit.
"Kita harus jujur pembiayaan untuk PJLP atau PPSU ini sangat tinggi. Ini menurut saya PR-nya pak asisten untuk memindahkan ke PPSU atau SDA," ucapnya.
Sementara, anggota Fraksi PKS Yusriah Dzinnun mengatakan jumlah PJLP hasil 'titipan' dari anggota dewan lebih sedikit ketimbang yang dibawa oleh pejabat di tingkat unit SKPD itu.
Dia pun meyakini PJLP yang direkomendasikan legislator juga sudah diminta bekerja keras agar tidak menjelekkan nama yang menitipkannya.
Baca Juga: Bandingkan Kinerja PPSU di Era Anies dan Ahok, Legislator PDIP: Sekarang Banyak Nongkrong
"Terkait dengan PJLP kita juga sudah antisipasi pasti. Ketimbang nama kita jelek kan kalau gak bagus ya kita berhentikan, kita sepakat," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bapemperda DPRD DKI Jakarta Dorong PAM Jaya Percepat Perbaikan Pipa
-
Ikatan Keluarga Dewan DPRD DKI Perkuat Organisasi dan Pengabdian Masyarakat
-
Sekretariat DPRD DKI Jakarta Sosialisasi Pilah Sampah
-
DPRD DKI Dorong Penuntasan Program Penanganan RW Kumuh
-
DPRD DKI Dukung Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Kebijakan Pembangunan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Salah Satu Bupati di Jambi Diduga Palsukan Akta Perusahaan Saat Jadi Notaris
-
Sambut World Ocean Day, Novotel Greater Jakarta Menggelar Ciliwung River Education & Cleanup
-
Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan Liburan Sekolah Lebih Ceria bersama SBEC Juniors
-
FIFGROUP Raih Penghargaan CSR Nasional Berkat Program Berkelanjutan dan Berdampak
-
Mas Dhito Lepas 126 Siswa Boarding School Passing Grade Terbaik untuk Masuk Perguruan Tinggi