SuaraJakarta.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah membeberkan banyak Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di ibu kota yang merupakan 'titipan'. Ia pun meminta agar mereka tidak diberikan keistimewaan dalam bekerja.
Ida mengakui dirinya sendiri bersama anggota DPRD dan pejabat DKI lain pernah memasukkan orang untuk menjadi PJLP di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Meski 'titipan' anggota dewan, Ida berharap mereka bisa bekerja maksimal di satuannya.
"Kan banyak juga anggota dewan yang merekomendasikan untuk diakomodir. Ini dari saya pribadi, kalau memang mereka tidak memenuhi syarat atau malas, kontraknya harus diputus, ya putus saja. Jangan jelek-jelekin nama dewan," ujar Ida dalam rapat Komisi D DPRD DKI, Selasa (5/11/2021).
Namun, kerap kali si PJLP 'titipan' itu merasa superior sehingga kerjanya jadi malas-malasan. Bahkan, atasannya sendiri di tingkat Suku Dinas merasa enggan mengomeli hingga memecat karena mereka punya kenalan legislator atau pejabat DKI.
"Kadang saya suka miris, ini bawaannya si A, 'ah tidak mungkin saya dipecat. Yang ada nanti Sudin yang menghentikan saya akan dijadikan staf'. Kan serem nih," tutur anggota Fraksi PDIP ini.
Ida meminta Kepala Dinas tidak pandang bulu dalam menindak petugas yang malas meski dibawa pejabat atau anggota DPRD. Tindakan ini juga dinilai akan mengurangi biaya untuk PJLP yang tak bisa dibilang sedikit.
"Kita harus jujur pembiayaan untuk PJLP atau PPSU ini sangat tinggi. Ini menurut saya PR-nya pak asisten untuk memindahkan ke PPSU atau SDA," ucapnya.
Sementara, anggota Fraksi PKS Yusriah Dzinnun mengatakan jumlah PJLP hasil 'titipan' dari anggota dewan lebih sedikit ketimbang yang dibawa oleh pejabat di tingkat unit SKPD itu.
Dia pun meyakini PJLP yang direkomendasikan legislator juga sudah diminta bekerja keras agar tidak menjelekkan nama yang menitipkannya.
Baca Juga: Bandingkan Kinerja PPSU di Era Anies dan Ahok, Legislator PDIP: Sekarang Banyak Nongkrong
"Terkait dengan PJLP kita juga sudah antisipasi pasti. Ketimbang nama kita jelek kan kalau gak bagus ya kita berhentikan, kita sepakat," pungkasnya.
Berita Terkait
-
PSI Endus 'Rencana Tilap' Anggaran Pengadaan Barang: Proyektor Rp158 Juta, Server Rp1,7 M
-
Pasar Taman Puring Ludes, DPRD Desak Audit Total Kelistrikan: Ini Pukulan Berat Bagi Ekonomi
-
Anggota DPRD Usul Kartu Janda Jakarta, Gubernur Pramono: Aneh-aneh Aja
-
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2026 Dikecam! Legislator PDIP Imbau Rakyat Tak Dibebani
-
Fraksi Gerindra di DPRD DKI Minta Pramono Luncurkan Kartu Janda Jakarta, Apa Pentingnya?
Terpopuler
- Skincare Reza Gladys Dinyatakan Ilegal, Fitri Salhuteru Tampilkan Surat Keterangan Notifikasi BPOM
- Tanggal 18 Agustus 2025 Cuti Bersama atau Libur Nasional? Simak Aturan Resminya
- 3 Klub yang Dirumorkan Rekrut Thom Haye, Berlabuh Kemana?
- Pemain Liga Inggris Rp 5,21 Miliar Siap Bela Timnas Indonesia di SEA Games 2025
- Selamat Datang Jay Idzes! Klub Turin Buka Pintu untuk Kapten Timnas Indonesia
Pilihan
-
Satu Kota Dua Juara: Persib dan Satria Muda Siap Cetak Sejarah Baru
-
Onitsuka Tiger Buatan Jepang vs Indonesia: Apa Sih Bedanya? Ini Ulasannya
-
Fenomena Rohana dan Rojali Sampai Kuping Bos OJK
-
PSSI-nya Wales Raup Untung Rp648 Miliar Meski Prestasi Timnas Berantakan
-
Irak Mulai Panik, Ketar-ketir Lihat Perkembangan Timnas Indonesia
Terkini
-
Bank Mandiri Perkuat Komitmen ESG Melalui KPR Hijau
-
Protes Pesawat Delay, Penumpang Lion Air Malah Teriak Bawa Bom, Kini Terancam Penjara
-
Penyiraman Air Keras di Jakarta Utara, Polisi Tangkap Empat Pelaku yang Masih Pelajar
-
Aksi Koboi Jalanan Pengemudi Pajero di Tangsel, Ngaku Aparat Acungkan Pistol Gegara Cekcok Klakson
-
Semangat Kemerdekaan dalam Fashion: Masih Relevan Setelah 37 Tahun