SuaraJakarta.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah membeberkan banyak Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di ibu kota yang merupakan 'titipan'. Ia pun meminta agar mereka tidak diberikan keistimewaan dalam bekerja.
Ida mengakui dirinya sendiri bersama anggota DPRD dan pejabat DKI lain pernah memasukkan orang untuk menjadi PJLP di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Meski 'titipan' anggota dewan, Ida berharap mereka bisa bekerja maksimal di satuannya.
"Kan banyak juga anggota dewan yang merekomendasikan untuk diakomodir. Ini dari saya pribadi, kalau memang mereka tidak memenuhi syarat atau malas, kontraknya harus diputus, ya putus saja. Jangan jelek-jelekin nama dewan," ujar Ida dalam rapat Komisi D DPRD DKI, Selasa (5/11/2021).
Namun, kerap kali si PJLP 'titipan' itu merasa superior sehingga kerjanya jadi malas-malasan. Bahkan, atasannya sendiri di tingkat Suku Dinas merasa enggan mengomeli hingga memecat karena mereka punya kenalan legislator atau pejabat DKI.
Baca Juga: Bandingkan Kinerja PPSU di Era Anies dan Ahok, Legislator PDIP: Sekarang Banyak Nongkrong
"Kadang saya suka miris, ini bawaannya si A, 'ah tidak mungkin saya dipecat. Yang ada nanti Sudin yang menghentikan saya akan dijadikan staf'. Kan serem nih," tutur anggota Fraksi PDIP ini.
Ida meminta Kepala Dinas tidak pandang bulu dalam menindak petugas yang malas meski dibawa pejabat atau anggota DPRD. Tindakan ini juga dinilai akan mengurangi biaya untuk PJLP yang tak bisa dibilang sedikit.
"Kita harus jujur pembiayaan untuk PJLP atau PPSU ini sangat tinggi. Ini menurut saya PR-nya pak asisten untuk memindahkan ke PPSU atau SDA," ucapnya.
Sementara, anggota Fraksi PKS Yusriah Dzinnun mengatakan jumlah PJLP hasil 'titipan' dari anggota dewan lebih sedikit ketimbang yang dibawa oleh pejabat di tingkat unit SKPD itu.
Dia pun meyakini PJLP yang direkomendasikan legislator juga sudah diminta bekerja keras agar tidak menjelekkan nama yang menitipkannya.
Baca Juga: Hadiri Rapat Komisi D DPRD, Viani Limardi Eks PSI: Saya dari Fraksi Rakyat DKI Jakarta
"Terkait dengan PJLP kita juga sudah antisipasi pasti. Ketimbang nama kita jelek kan kalau gak bagus ya kita berhentikan, kita sepakat," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kecewa dengan Bank DKI, Ketua DPRD DKI: Tapi Jangan Sampai Kosongkan Rekening
-
Bukan Cuma Aturan Pendaftaran, Pramono Diminta Hapus Aturan Batas Usia PJLP yang Dibuat Heru Budi
-
Catat! Janji Pemprov DKI ke PJLP: THR Cair Sebelum Cuti Bersama Lebaran
-
Ada Masjid Baru, DPRD DKI Soroti Pertumbuhan Komunitas Muslim di PIK
-
Ajak LSM dan Swasta, Khoirudin Bantu para Dhuafa Korban Banjir
Terpopuler
- Sama-sama Bermesin 250 cc, XMAX Kalah Murah: Intip Pesona Motor Sporty Yamaha Terbaru
- Robby Abbas Pernah Jual Artis Terkenal Senilai Rp400 Juta, Inisial TB dan Tinggal di Bali
- Profil Ditho Sitompul Anak Hotma Sitompul: Pendidikan, Karier, dan Keluarga
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- Ini Alasan Hotma Sitompul Dimakamkan dengan Upacara Militer
Pilihan
-
Liga Inggris: Kalahkan Ipswich Town, Arsenal Selamatkan MU dari Degradasi
-
Djenahro Nunumete Pemain Keturunan Indonesia Mirip Lionel Messi: Lincah Berkaki Kidal
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Layar AMOLED Terbaik April 2025
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V50 Lite 4G vs vivo V50 Lite 5G, Serupa Tapi Tak Sama!
-
PT LIB Wajib Tahu! Tangan Dingin Eks Barcelona Bangkitkan Liga Kamboja
Terkini
-
Pemprov DKI Bakal Bangun Puskesmas di Cipedak, Legislator PKS: Alhamdulillah
-
Diskon Hari Kartini, Tarif Rp1 Transjakarta untuk Wanita Pada 21 April Besok
-
Namanya Bakal Diganti Jadi Rumah Sakit Internasional, Pramono: RSUD Mengecilkan Diri Sendiri
-
Ingin Ada Tempat Berolahraga Selain di GBK, Pramono Bakal Bangun Jogging Track di Sejumlah Tempat
-
Pramono Bakal Tertibkan Jalur Sepeda hingga Pedestrian Jakarta yang Digunakan Parkir Liar