SuaraJakarta.id - DPRD DKI Jakarta bakal mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2022. Pembahasan ini dilakukan secara bertahap dalam waktu kurang dari satu bulan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri mengatakan, agenda mulai dilakukan pada 27-29 Oktober 2021 mendatang.
Pembahasan awal adalah mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2022 yang akan dimulai pada 27 Oktober sampai 29 Oktober 2021," ujar Misan dalam keterangan tertulis, Jumat (15/9/2021).
Kemudian, pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2022 di tingkat Badan Anggaran (Banggar) akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada November 2021.
"Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) dan penelitian akhir KUA-PPAS APBD 2022 juga Insya Allah akan kami lakukan di waktu yang sama di 3 November," jelasnya.
Setelah selesai dibahas, nota kesepakatan atau MoU terkait KUA-PPAS akan diteken bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 9 November 2021 mendatang.
Pembahasan materi Raperda APBD 2022, bakal diawali dengan pidato Anies di tanggal yang sama dengan MoU KUA-PPAS pada rapat paripurna.
Sehari selanjutnya, fraksi-fraksi di DPRD DKI bakal memberikan pemandangan umum terkait rancangan APBD 2022.
Baca Juga: Setelah 3 Pekan Dipecat, PSI Hari Ini Kirim Surat Permintaan PAW Viani Limardi ke DPRD
"Pembahasan dan pendalaman di komisi-komisi akan dilakukan selama tiga hari, mulai 11 November hingga 13 November," tuturnya.
Agenda selanjutnya adalah penyampaian catatan komisi-komisi dalam rapat Banggar bersama TAPD pada 15 November sampai 16 November 2021.
"Penelitian akhir APBD 2022 rencananya akan dilakukan 17 November," tuturnya.
Terakhir, paripurna pengesahan APBD DKI 2022 pun ditargetkan bisa dilaksanakan pada 24 November 2021.
"Sehingga masih ada sisa waktu seminggu untuk mendapat proses evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Reses di Kamal Muara, Anggota DPRD DKI Tampung Aspirasi Pembangunan Wilayah
-
Penertiban Parkir Liar Blok M Harus Diikuti Pembenahan Sistem dan Digitalisasi
-
Bus Sekolah Jakarta Diusulkan Lebih Aman dan Menjangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anggaran 5 Abad Jakarta Capai Rp400 Miliar, DPRD DKI Usul Dialihkan untuk Bayar BPJS PBI
-
DPRD DKI Tanggapi Rencana Kenaikan Tarif Masuk: Ragunan harus Lebih Inklusif dan Modern
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Nataru 2026/2027, Ada Motor Gratis dan Diskon Tiket Kereta 30 Persen
-
Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah
-
Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!
-
Ketum SENADA MC Basyar: Dasco yang Saya Kenal Peduli Pemberantasan Judol
-
Konvensi Masyarakat Sipil Didorong Jadi Panggung Alternatif, dari Sherly hingga Budiman Sudjatmiko