F-PSI DPRD DKI: Belum Ada Kemajuan Berarti Penanganan Banjir Jakarta

SuaraJakarta.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI August Hamonangan menilai belum ada kemajuan berarti dalam penanganan banjir Jakarta usai 91 RT tergenang air pada Senin kemarin.

Banjir yang mengakibatkan 182 warga mengungsi tersebut, lanjut August, terjadi akibat Sungai Ciliwung dan beberapa kali di Jakarta meluap selain karena curah hujan yang tinggi.

"Sekali lagi kita diperlihatkan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Anies tidak ada kemajuan dalam penanganan banjir. Program-program prioritas untuk menghindari banjir banyak yang belum diselesaikan." ujar August di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa.

August berpendapat Anies baru akan mengejar program penanggulangan banjir pada sisa setahun kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta sesuai Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021.

Baca Juga: Dispora DKI Klaim Sudah Lunasi Utang Rp 180 Miliar ke Bank DKI Terkait Formula E

"Seharusnya Gubernur Anies sudah dari lama bergerak cepat mengatasi hal tersebut, sejak dia dilantik. Contohnya mempercepat pengadaan tanah untuk normalisasi dan naturalisasi, mempercepat pembangunan waduk, polder, dan drainase. Sayangnya, program normalisasi dan pembenahan 13 sungai besar Jakarta ternyata mandek dari 2018 dan semua baru dikejar di sisa satu tahun masa jabatan," ucap August.

August menagih keseriusan Anies dalam menyelesaikan penanganan banjir di Jakarta dengan berfokus pada penanganan banjir yang efektif. Di sisa satu tahun masa jabatan Anies, permasalahan banjir Jakarta harus menjadi isu prioritas.

"Masa dalam empat tahun tidak ada kemajuan sama sekali dalam penanganan banjir. Kami minta Pak Anies jangan berfokus pada program gimmick-gimmick saja untuk berswafoto, tapi harus mengeksekusi juga pada program penanganan banjir yang efektif," tutur August.

Sebelumnya, Kementerian PUPR dalam siaran pers pada Rabu (5/8) menjelaskan untuk mengurangi risiko banjir wilayah Jakarta bagian hilir dibangun tanggul untuk pantai dan muara sungai yang kritis sepanjang 46,2 km.

Tanggul yang telah dikerjakan sepanjang 13 kilometer dan rencananya akan dikerjakan sepanjang 33,2 km yang terbagi menjadi dua, yakni Kementerian PUPR sepanjang 10,8 km dan Pemprov DKI Jakarta sepanjang 22,4 km.

Baca Juga: Harap TPAD Kaji Ulang Alokasi BTT 2022, Ketua DPRD DKI Minta Nilainya Disamakan 2019

Pada 2021, Kementerian PUPR mengerjakan tanggul sepanjang 3,8 kilometer.