Uji Materi AD/ART Demokrat Ditolak MA, Ini Respons Kubu Moeldoko

SuaraJakarta.id - Kelompok kongres luar biasa (KLB) pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko tetap bersyukur walaupun Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materi (judicial review) kelompoknya terhadap AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres Kelima pada 2020.

Juru Bicara KLB, Muhammad Rahmad menyampaikan, jika MA mengabulkan uji materi AD/ART Demokrat itu, maka ada peluang Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan JR terhadap AD/ART yang disepakati dalam pertemuan luar biasa di Deli Serdang pada Maret 2021.

“Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan persoalan baru bagi kami,” kata dia, Selasa (9/11/2021), dikutip dari Antara.

Rahmad menyampaikan pihak KLB menghormati keputusan Mahkamah Agung karena para hakim dianggap memiliki dasar dan pertimbangan hukum menolak uji tersebut.

Baca Juga: Tok! MA Tolak Uji Materi AD/ART Demokrat yang Diajukan Yusril Dkk

“Pilihan Mahkamah Agung itu kami hargai dan hormati,” kata Juru Bicara KLB.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga memberi dukungan moral kepada kelompoknya yang mengajukan permohonan uji materi ke MA.

“Kami bersyukur terhadap putusan Mahkamah Agung ini karena dengan ditolaknya judicial review (uji materiil, Red.) AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020, maka gugatan kami KLB Deli Serdang Nomor 150 si PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara, Red.) Jakarta semakin kuat,” terang Rahmad.

Pihak KLB menggugat surat keputusan Menkumham RI yang mengesahkan AD/ART Partai Demokrat 2020 dan menuntut Menkumham mengesahkan AD/ART versi KLB yang ditetapkan pada tahun ini.

“Dengan penolakan MA tersebut, maka gugatan kami di TUN 150 (nomor perkara pihak KLB, Red) menjadi makin kuat dan peluang kubu AHY melakukan perbaikan AD/ARG menjadi tertutup,” sebut Rahmad.

Baca Juga: Musa Rajekshah Pimpin Pelepasan Jenazah Anggota DPR Abdul Wahab Dalimunthe

Dalam siaran berbeda, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Selasa, menyampaikan pihaknya belum dapat memberi tanggapan atau keterangan resmi terkait putusan MA.