Pemprov DKI Bersama 12 Bank Daerah Salurkan Kredit Rp 2 Triliun

SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank DKI melakukan penyaluran kredit sebesar Rp 2 triliun. Hal ini dilakukan bersama dengan 12 Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI) lain.

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy mengatakan 12 BPD SI yang terlibat adalah Bank Sumut, Bank Jatim, Bank Nagari, Bank Sumsel Babel, Bank Maluku Malut, Bank Papua, Bank Kalteng, Bank Sulselbar, Bank Kalsel, Bank Bengkulu, Bank NTT dan Bank SulutGo.

Fidri menyebut sindikasi kredit ini disalurkan kepada PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk (IKPP) untuk refinancing perusahaan tersebut. Pihaknya diminta untuk menjadi Mandated Lead Arranger, sekaligus berperan sebagai agen fasilitas, agen jaminan, agen escrow dan kreditur.

“Penyaluran kredit sindikasi ini didasarkan pertimbangan bahwa industri pulp & paper di Indonesia dinilai masih sangat prospektif lantaran Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam hal produktivitas bahan baku," ujar Fidri dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2021).

Baca Juga: Legislator Ini Minta Pemprov DKI Awasi Ketat Pemasangan Papan Reklame

Bahkan, produktifitas bahan baku bubur kertas Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

"Sehingga menjadikan salah satu negara yang menjadi sumber bahan baku terbesar dengan produksi pulp menempati peringkat ke-8 dunia dan peringkat ke-6 dalam industri kertas," katanya.

Secara rinci, penyaluran kredit sindikasi senilai total Rp 2 triliun, dengan Bank DKI turut menyalurkan dengan porsi senilai Rp 500 miliar.

BPD lain seperti Bank Sumut dan Bank Jatim masing-masing Rp 270 miliar, Bank Nagari dan Bank Sumsel Babel Rp 175 miliar, Bank Maluku Malut Rp 110 miliar, Bank Papua Rp 95 miliar, Bank Kalteng, Bank Sulselbar dan Bank Kalsel masing-masing Rp85 miliar serta Bank Bengkulu, Bank NTT dan Bank SulutGo masing-masing Rp 50 miliar.

"Dengan total partisipasi sebesar Rp 2 triliun," imbuhnya.

Baca Juga: Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi BPD SI Senilai Rp 2 Triliun